 |
| Erick Thohir |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh di tubuh Pertamina. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kasus dugaan korupsi minyak mentah yang menyeret sejumlah pejabat di perusahaan energi pelat merah tersebut.
"Kami akan melakukan peninjauan secara total di Pertamina. Kami akan melihat langkah-langkah perbaikan apa yang bisa diterapkan ke depan," ujar Erick saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menghadapi permasalahan ini. Menurutnya, sinergi antar-kementerian sangat diperlukan untuk menemukan solusi yang efektif.
"Banyak yang mempertanyakan peran SKK Migas, Menteri ESDM, serta Menteri BUMN dalam kasus ini. Saat ini, kami tengah mengonsolidasikan semuanya agar ada penyelesaian yang lebih jelas," tambahnya.
Dalam rangka pembenahan Pertamina, Erick juga mengungkapkan kemungkinan merger beberapa perusahaan yang berada di bawah naungan Pertamina. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan transparansi dalam bisnis energi nasional.
"Kami sedang memetakan langkah-langkah yang bisa meningkatkan efisiensi. Dengan adanya holding dan sub-holding, kami akan meninjau apakah perlu dilakukan penggabungan beberapa perusahaan agar tidak terjadi pertukaran penjualan yang kurang efektif antara kilang dan Patra Niaga," jelasnya.
Meski diterpa isu korupsi, Erick menegaskan bahwa kondisi keuangan Pertamina saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak langsung menilai buruk seluruh perusahaan hanya karena ulah segelintir oknum.
"Jangan sampai kasus yang melibatkan beberapa individu mencoreng citra seluruh perusahaan. Kita harus tetap mendukung Pertamina karena mereka menjalankan berbagai tugas penting bagi negara," tegasnya.
Saat ditanya apakah pemerintah kecolongan dalam kasus ini, Erick membantah keras. Ia menekankan bahwa dalam lima tahun terakhir, sistem pengawasan dan transparansi di BUMN telah ditingkatkan secara signifikan.
"Tidak ada yang namanya kecolongan. Kami terus memperbaiki sistem. Saat ini laporan keuangan lebih transparan, dan kami juga aktif melakukan koreksi serta melaporkan setiap indikasi korupsi," ungkapnya.
Menurutnya, pengungkapan kasus ini justru membuktikan bahwa mekanisme pengawasan berjalan dengan baik. "Jika ada kasus korupsi yang terbongkar, itu bukan kegagalan, melainkan bukti bahwa sistem transparansi dan penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya," tambahnya.
Selain itu, Erick juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk Pertamina, terutama terkait dugaan pencampuran bahan bakar (blending). Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki kasus ini hingga tuntas.
"Saya dan Pak Jaksa Agung sampai larut malam membahas apakah ini benar kasus blending oplosan atau bukan. Kami tidak ingin berdebat, tetapi jika memang ada pelanggaran di titik tertentu, maka harus ditindak secara tegas," katanya.
Lebih lanjut, Erick mengingatkan bahwa tidak semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia dimiliki oleh Pertamina. Banyak di antaranya dikelola oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pihak swasta.
"Kita juga harus menjaga ekosistem ini. Sebagian besar SPBU di Indonesia bukan milik Pertamina, melainkan UMKM dan swasta. Jadi, dalam proses pembenahan ini, kita harus tetap objektif, tidak emosional, dan melihatnya secara menyeluruh," pungkasnya.(da*)
