 |
| Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com– Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengadakan tes urine bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa para ASN terbebas dari penyalahgunaan narkoba.
"Saya akan menggelar tes urine ini. Saya ingin memastikan bahwa seluruh ASN di Padang Pariaman bersih dari narkoba," ujar John Kenedy Azis saat berada di Sungai Garinggiang, Sabtu.
Menurutnya, penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius di masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan harus dimulai dari ASN yang berperan sebagai teladan bagi masyarakat.
Tes urine ini akan dilakukan secara bertahap, mulai dari ASN di lingkungan kantor bupati, perangkat daerah, hingga ke sekolah dan Puskesmas.
Sambil menunggu jadwal pelaksanaan tes, John Kenedy Azis memberikan kesempatan bagi ASN yang terlibat dalam penyalahgunaan atau bahkan peredaran narkoba untuk berhenti dan bertobat.
"Sebab, jika hasil tes nanti menunjukkan positif, akan ada sanksi tegas yang diterapkan, mulai dari teguran administratif, penurunan jabatan, hingga proses hukum," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa dirinya tidak ragu untuk menindak ASN yang terlibat narkoba. Pasalnya, saat pencalonan kepala daerah, ia tidak menerima dukungan dana dari pihak mana pun, sehingga tidak memiliki beban dalam mengambil keputusan tegas.
Bupati juga menekankan bahwa ASN harus menjadi teladan bagi masyarakat, terutama generasi muda, agar daerah ini terbebas dari penyalahgunaan narkoba dan berbagai masalah sosial lainnya.
Untuk itu, ia meminta dukungan seluruh masyarakat agar program ini bisa berjalan dengan baik. Program ini juga telah dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional guna mewujudkan Padang Pariaman yang bebas dari narkoba.
Diketahui, beberapa ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pernah ditangkap aparat kepolisian terkait kasus narkoba pada Juni 2022 dan Januari 2025. Dugaan keterlibatan ASN dalam penyalahgunaan barang haram ini menjadi alasan utama pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan tes urine.(da*)
