Menlu Uni Emirat Arab, Khalifa bin Shaheen Almarar
Abu Dhabi, Rakyatterkini.com - Uni Emirat Arab (UEA) Sabtu (8/2) mengecam keras pernyataan yang dilontarkan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu, yang mengusulkan negara Palestina dapat didirikan di wilayah Arab Saudi.
WAM, kantor berita resmi UEA, melaporkan negara-negara tersebut mengeluarkan "kecaman dan kutukan keras" terhadap pernyataan Netanyahu yang "tidak dapat diterima dan provokatif," serta menyebutnya sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)."
Menteri Luar Negeri UEA Khalifa Bin Shaheen Almarar menegaskan kembali solidaritas negaranya yang tak tergoyahkan dengan Arab Saudi, serta tekanan komitmennya terhadap keamanan, stabilitas, dan toleransi Arab Saudi.
Diberitakan ANTARANEWS.COM, ia juga menegaskan kembali penolakan tegas UEA terhadap tindakan apa pun yang merongrong hak-hak rakyat Palestina atau memaksa relokasi mereka. Menteri tersebut melarang segera aktivitas permukiman, dan juga memperingatkan tindakan semacam itu membahayakan stabilitas regional dan menghalangi prospek perdamaian.
Almarar lebih lanjut mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik-praktik ilegal yang melanggar hukum internasional. Dia menekankan komitmen historis UEA dalam membela hak-hak rakyat Palestina serta tekanan perlunya solusi politik yang mengarah pada terbentuknya negara Palestina yang merdeka.
“Tidak akan ada stabilitas di kawasan ini tanpa solusi dua negara,” tutur Almarar.
Komentar Netanyahu, yang disampaikan dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel, menyarankan "orang-orang Saudi bisa membangun negara Palestina di Arab Saudi; mereka punya banyak lahan di sana."
Ketika ditanya apakah pembentukan negara Palestina merupakan prasyarat untuk menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi, Netanyahu menjawab, "Saya tidak akan menandatangani perjanjian yang membahayakan Israel."
Pernyataan-pernyataan itu muncul saat Arab Saudi terus menyetujui bahwa mereka tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina. (Antara)
