 |
| Wakil Walikota Solok, Ramadhani Kirana Putra pimpin rapat. |
Solok, Rakyatterkini.com – Kota Solok akan dipimpin oleh Ramadhani Kirana Putra berduet dengan Suryadi Nurdal untuk Lima tahun ke depan.
Ramadhani sebagai petahana yang sejak 2021 menjadi Wakil Walikota. Sedangkan Suryadi Nurdal pernah menjadi Sekretaris Daerah pada tahun 2012.
Ramadhani Kirana Putra ketika ditemui di ruang kerjanya Rabu (22/1/2025) mengatakan akan mempertegas arah dan keberlanjutan dari program-program pembangunan yang sudah dilakukan.
Melihat fenomena terkini, tentu kami juga akan melakukan transformasi dengan fokus pada transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, kenapa tujuan kita Kota Solok Madani, tentu saja kita ingin melihat tatanan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan norma-norma agama, adat dan budaya yang kuat di Kota Beras ini.
Dalam mengejar itu, tentu ada langkah nyata yang dikejar di 100 hari kerja, kami tentu belum menyentuh infrastruktur fisik, karena itu sifatnya budgetting, sedangkan kami dilantik di tahun berjalan. Kemudian, terkait transformasi ekonomi, tentu belum bisa diarahkan ke infrastruktur.
“Selain transformasi ekonomi, tentu juga ada program lain yang harus dilakukan dalam 100 hari kerja, Kami bekeria tidak asal loncat saja. Kami bekerja untuk lima tahun kedepan. Tentu butuh sistem yang kuat, dan ini yang akan kami bentuk dulu, melalui evaluasi, menyatukan persepsi, misi dan visi.
Terkait untuk APBD 2025 sudah dirancang dan dialokasikan. APBD Kota Solok tahun 2025 sebesar Rp 638,78 miliar, yang dialokasikan dalam delapan prioritas nasional. Jadi, belum bisa memasukkan visi-misi kami secara menyeluruh.
Untuk Infrastruktur peningkatan lapangan kerja, kewirausaha, dalam transformasi sosial, ada pada pemberdaan yaan masyarakat, baik SDM, pendidikan, kesehatan dan termasuk dalam menunjang perekonomian dengan alokasi mencapai 48,11 persen atau sebesar Rp 307,3 miliar.
Untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan Rp 40,9 miliar. Terkait transformasi tata kelola pemerintahan ada pada poin memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang dialokasikan sebesar Rp 127,4 miliar. (lis)
