 |
| Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang saat Konferensi Pers |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan tanggapan terkait banyaknya perusahaan elektronik yang mengalami penutupan hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Terbaru, dua pabrik Yamaha dikabarkan akan menghentikan operasinya, yang berpotensi menyebabkan sekitar 1.100 pekerja kehilangan pekerjaan.
Menurut Agus, secara umum sektor manufaktur masih menunjukkan pertumbuhan positif, sebagaimana terlihat dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dan Purchasing Manufacturing Index (PMI) yang tetap berada di atas angka 50, menunjukkan ekspansi industri.
"Kami sedang mengkaji fenomena ini, meskipun berdasarkan pandangan kami, realisasi investasi baru masih cukup besar. Ada kesenjangan yang menunjukkan pertumbuhan manufaktur di atas 4 persen, tetapi ini tidak selalu mencerminkan kondisi seluruh industri. Kasus PHK seperti ini perlu kita pelajari lebih dalam," ujar Agus saat ditemui di kantor Kemenperin, Rabu (26/2/2025).
Ia menekankan bahwa permasalahan penutupan pabrik harus dianalisis secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir, agar dapat ditemukan akar masalah yang sebenarnya. Jika hanya melihat dari sisi hilir, penyelesaian masalah bisa menjadi lebih sulit.
"Bagi kami, satu orang saja yang terkena PHK sudah menjadi masalah. PHK tidak bisa hanya dipandang sebagai angka statistik, tetapi harus dilihat dari sisi kemanusiaan. Bayangkan jika yang terkena PHK adalah saudara atau kerabat kita sendiri. Oleh karena itu, setiap kasus yang terjadi selalu kami pelajari lebih lanjut. Apakah perusahaan tersebut tutup? Jika iya, apa penyebabnya? Apakah karena salah kelola, ekspansi berlebihan, atau tidak mampu bersaing dengan produk lain, termasuk produk impor? Itu semua yang perlu dianalisis," jelas Agus.
Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan alasan relokasi pabrik ke negara lain. "Kalau mereka memindahkan pabrik, apa alasannya? Apakah karena insentif dari negara tujuan lebih menguntungkan dibanding di Indonesia? Semua kasus ini selalu kami pelajari dengan seksama," tambahnya.
Agus menyadari bahwa setiap kali terjadi PHK, Kemenperin dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pasti menjadi sorotan utama. Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan kedua kementerian ini memiliki batasan tertentu, sehingga tidak bisa secara langsung mengatur seluruh tata kelola industri.
"Setiap ada PHK, pasti perhatian tertuju ke Kemenperin dan Kemnaker. Tapi masalahnya harus ditelusuri lebih dalam. Misalnya terkait daya saing, apakah insentif yang diberikan sudah cukup? Padahal, kewenangan utama dalam pemberian insentif bukan ada di kementerian kami. Begitu juga terkait kebijakan safeguard, larangan dan pembatasan (lartas), serta hambatan non-tarif, wewenangnya juga terbatas di kementerian kami," jelas Agus.
Ia menambahkan bahwa sektor elektronik merupakan salah satu industri yang menjadi perhatian pemerintah karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian dan lapangan kerja. Namun, ia mengakui bahwa maraknya impor barang elektronik menjadi tantangan tersendiri bagi industri dalam negeri.
"Sektor elektronik adalah satu dari tujuh sektor yang menjadi fokus Kemenperin. Bukan hanya karena kontribusinya yang besar terhadap PDB, tetapi juga karena menyerap banyak tenaga kerja. Namun, serbuan produk impor semakin mengkhawatirkan, khususnya barang elektronik. Ini menjadi tantangan besar bagi kita, dan harus ada langkah yang diambil untuk mengatasinya," ungkap Agus.
Sebelumnya, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Riden Hatam Aziz, mengungkapkan bahwa dua pabrik Yamaha yang akan ditutup adalah PT Yamaha Music Product Asia di kawasan industri MM2100, Bekasi, serta PT Yamaha Indonesia di Pulogadung, Jakarta. Kedua pabrik ini memproduksi alat musik piano.
"PT Yamaha Music Product Asia di kawasan industri MM2100, Bekasi, akan berhenti beroperasi pada akhir Maret 2025. Pabrik ini mempekerjakan sekitar 400 orang. Sementara itu, PT Yamaha Indonesia di Pulogadung, Jakarta, yang memiliki sekitar 700 karyawan, dijadwalkan akan menutup operasinya pada akhir Desember 2025," jelas Riden kepada CNBC Indonesia, Rabu (26/2/2025).(da*)
