 |
| Kantor Gubernur Sumatera Barat. |
RAKYATTERKINI.COM - Realisasi fisik Pemprov Sumbar tercatat sebesar 90,98 persen atau sekitar Rp5,9 triliun, masih di bawah target yang seharusnya mencapai 99,81 persen dengan nilai sekitar Rp7 triliun.
Artinya, sekitar Rp1 triliun lebih belum terealisasi. Ini juga tercermin dalam realisasi keuangan yang hanya mencapai 84,32 persen atau Rp5,9 triliun, sementara targetnya adalah 99,33 persen atau Rp7,012 triliun.
Angka-angka tersebut dapat ditemukan di laman dashboard pembangunan Sumbar, yang dapat diakses melalui https://dashboard.sumbarprov.go.id/tahun/2024.
Namun, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sumbar, Rosail, menyebutkan data di dashboard tersebut belum sepenuhnya diperbarui.
Akibatnya, data yang ditampilkan belum mencakup seluruh informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembaruan data akan dilakukan untuk mencerminkan kondisi keuangan yang lebih akurat.
Data yang tercantum pada laman dashboard dipengaruhi oleh akumulasi data dari berbagai sistem seperti Sibangda, Sipedal, SPSE, dan IKatalog Inaprog. Namun, data riil dari SIPD tidak langsung tercermin di dashboard dan perlu diinput secara manual.
Rosail juga mengungkapkan bahwa lambatnya realisasi fisik dan keuangan Pemprov Sumbar disebabkan oleh tidak terpenuhinya target pendapatan daerah.
Ini berpengaruh pada ketersediaan anggaran yang diperlukan untuk pembayaran kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar hanya akan melanjutkan kegiatan yang didanai dengan anggaran yang tersedia, dan kegiatan yang tidak memiliki dana akan dihentikan.
Dashboard pembangunan juga mencatat OPD dengan realisasi keuangan terendah, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (66,61%), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (73,47%), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (74,5%), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (76,56%), dan Biro Kesra Setdaprov (76,86%).
Di sisi lain, beberapa OPD memiliki realisasi keuangan yang lebih baik, seperti Kebangpol (98,47%), Dinas Satpol PP Sumbar (96,49%), Dinas Sosial (95,53%), Biro Organisasi Setdaprov (95,01%), dan Bappeda (94,37%).
Sementara itu, untuk realisasi fisik, lima OPD dengan angka terendah adalah BPBD (57,83%), Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (62,15%), Diskominfotik (73,09%), DLH (76,67%), dan Badan Penghubung (77,00%).
Di sisi lain, OPD yang telah mencapai target 100 persen antara lain Disnakertran, Biro Perekonomian, Biro Adpim Setdaprov Sumbar, RSAM Bukittinggi, dan Dinas Satpol PP.
Dalam hal pendapatan daerah, Pemprov Sumbar menargetkan penerimaan sebesar Rp6,8 triliun, namun hingga saat ini hanya terealisasi sekitar Rp6,2 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar diperkirakan tidak mencapai target, dengan realisasi sebesar Rp2,73 triliun, lebih rendah dibandingkan target yang sebesar Rp3,3 triliun.
Retribusi juga tidak tercapai dengan realisasi hanya Rp358 miliar, sementara targetnya Rp414 miliar. Begitu pula dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah, yang juga tidak mencapai target.
Kondisi ini berpengaruh pada kas daerah dan akhirnya berdampak pada belanja daerah. Salah satu dampaknya adalah terhambatnya pembayaran Tunjangan Profesi Pegawai (TPP) ASN. (*/ys/ts)
