Gubernur Mahyeldi
Padang,
Rakyatterkini.com---Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyadari
cukup banyak tantangan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sumbar.
Oleh karena itu, peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sangat
penting untuk mengevaluasi program yang telah berjalan, serta menentukan
langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh demi memacu perekonomian di masa
yang akan datang.
Hal itu disampaikan Mahyeldi yang juga menjabat Ketua Tim
Pengarah TPAKD Provinsi Sumbar, dalam Rapat Pleno TPAKD Provinsi Sumatera Barat
Semester II Tahun 2024, Selasa (17/12/2024) di Pangeran Beach Hotel Padang. Ia
menegaskan, evaluasi atas program TPAKD sebelumnya sangat penting dalam
menentukan langkah ke depan.
"Peran TPAKD dalam roda perekonomian kita sangat
penting. Untuk kita ketahui, saat ini sektor pertanian masih menjadi roda
penggerak utama, tapi di samping itu kita punya kekuatan dan daya tahan di
sektor UMKM, di mana 89 persen dari seluruh unit usaha di Sumbar merupakan
UMKM. Sehingga, fokus pada UMKM tentu sangat diperlukan," ujar Mahyeldi.
Selain itu, Mahyeldi juga menyoroti pertumbuhan usaha
syariah di Sumbar yang sangat menjanjikan. Ia pun mengajak TPAKD melihat
peluang besar pondok pesantren (Ponpes) sebagai salah satu cikal pusat
pengembangan unit usaha syariah. Sebab, di Sumbar terdapat 350 unit lebih
Ponpes yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga pendidikan
pilihan.
"Kita bisa menyokong untuk menghidupkan koperasi di
pondok pesantren. Hal ini sejalan dengan masalah yang kita hadapi saat ini,
bahwa dari 4.000 lebih unit koperasi di Sumbar, sebagian besar itu tidak
beroperasi maksimal karena kendala permodalan," ujar Mahyeldi lagi.
Namun di samping peluang, Mahyeldi menyadari begitu besarnya
tantangan yang dihadapi dalam upaya memacu perekonomian Sumbar. Termasuk di
antaranya fenomena pinjaman online (pinjol) yang kerap kali menjerat masyarakat
yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM.
"Ini yang perlu kita sikapi. Banyak yang terlilit
pinjol. Ada juga yang terlilit utang dari lembaga keuangan resmi, dan tidak
memiliki kemampuan lagi untuk membayar utang tersebut. Solusi atas
masalah-masalah seperti ini harus segera kita dapatkan dan terapkan untuk
membantu masyarakat yang terjerat utang," ujarnya lagi.
Sementara itu dalam laporan pelaksanaan rapat pleno
tersebut, Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra, yang juga merupakan Anggota Tim
Pengarah TPAKD Sumbar menyebutkan, Program TPAKD Sumbar terus diupayakan
sejalan dengan program unggulan Pemprov Sumbar. Begitu pun hendaknya dilakukan
hingga ke pemerintahan tingkat kabupaten/kota.
"Oleh karena itu, koordinasi sangat penting dalam
TPAKD. Kita tahu, potensi yang ada di Sumbar sangat besar, dan butuh komitmen
bersama untuk memaksimalkan potensi tersebut. Seperti tahun 2024, kita fokus ke
sektor pertanian, nanti ini akan kita evaluasi untuk melihat apakah fokus ke
depan perlu kita geser ke sektor lain atau tetap di sektor ini," ujar Roni
Nazra.
Turut hadir dalam Rapat Pleno TPAKD Sumbar Semester II 2024
tersebut, Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra; Kabiro Perekonomian Sumbar,
Kuartini Deti Putri; Kepala DJPb Sumbar, Syukriah HG; Kepala BPS Sumbar, Sugeng
Arianto, Kepala Tim Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP BI Sumbar, Dini
Nur Setiawati; jajaran Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar, Pimpinan Instansi
Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, hingga Pimpinan Perguruan Tinggi. (adpsb/isq)
