 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, saat berkunjung ke Mentawai. |
Padang, Rakyatterkini.com - Di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya merealisasikan Program Unggulan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan hingga akhir masa jabatannya.
Beberapa capaian signifikan telah diraih, termasuk pencapaian rasio elektrifikasi desa dan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang mendapatkan pujian di tingkat nasional.
Saat ini, rasio elektrifikasi di Sumbar telah mencapai 99,9 persen, menunjukkan hampir tidak ada desa atau nagari yang tidak teraliri listrik.
Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, rasio elektrifikasi per Juni 2024 mencapai 99,77 persen. Untuk meningkatkan akses listrik di Mentawai, Pemprov Sumbar bersama PLN akan meluncurkan program "Mentawai Terang" melalui pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada tahun 2025.
“Insya Allah, program Mentawai Terang akan dimulai sekitar akhir tahun ini atau awal 2025. Jika sukses, rasio elektrifikasi di Sumbar akan mencapai 100 persen,” ungkap Mahyeldi di Padang pada Rabu (18/9/2024).
Meskipun demikian, Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menyandang status Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (3T) di Sumbar. Sumber utama listrik di daerah ini masih berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yang jangkauannya terbatas dan sangat bergantung pada pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Sekitar 6 Mega Watt listrik saat ini disuplai dari PLTD. PLN dan calon investor sedang merencanakan pembangunan unit-unit PLTS di Mentawai untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat,” tambahnya.
Untuk mengatasi status 3T Mentawai, Pemprov Sumbar juga mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui BPH Migas untuk menjadikan daerah ini sebagai prioritas program konversi dari minyak tanah ke gas LPG. Hal ini penting karena masyarakat di Mentawai belum pernah mendapatkan program konversi yang dilaksanakan pemerintah pusat beberapa tahun lalu.
“Selain pembangunan PLTS, kami juga mengusulkan konversi dari minyak tanah ke gas agar masyarakat mendapatkan kuota gas LPG 3 kilogram bersubsidi,” tegas Gubernur Mahyeldi.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Herry Martinus, menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung program Gubernur dan Wakil Gubernur demi menciptakan Sumbar yang sejahtera. Salah satu fokus Dinas ESDM adalah membantu pemasangan instalasi listrik untuk masyarakat tidak mampu.
“Pada tahun 2021, kami membantu 1.200 kepala keluarga dengan pemasangan instalasi listrik sederhana. Pada 2022, jumlahnya mencapai 1.198 kepala keluarga,” jelasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah terpencil, Dinas ESDM juga membangun unit-unit Pembangkit Solar Home System (SHS) dan PLTS dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2022, 20 unit SHS dipasang di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, serta revitalisasi PLTMH di Kabupaten Pasaman.
Di tahun 2023, Dinas ESDM berkontribusi pada sektor pertanian dengan pemasangan PLTS irigasi yang mengairi sekitar 30 ribu hektar sawah, memungkinkan petani untuk panen tiga kali setahun.
“Capaian penting lainnya adalah predikat daerah terbaik dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Umum Energi Daerah dari Dewan Energi Nasional pada 2022,” tambah Herry.
Sumbar juga meraih penghargaan daerah inovasi terbaik dalam pengembangan EBT pada 2023. “Kami memiliki dokumen Rancangan Umum Energi Daerah dan Roadmap Lumbung Energi Hijau Sumatera Barat. Kami terus berkoordinasi dengan PLN dan stakeholder terkait untuk pengembangan EBT,” jelasnya.
Hingga akhir 2023, porsi EBT di Sumbar mencapai 26,9 persen, jauh di atas porsi nasional yang hanya 14,9 persen. “Tingginya capaian ini menjadi alasan Sumbar mendapatkan penghargaan dalam komitmen implementasi EBT selama dua tahun berturut-turut. Kami berharap bisa meraih penghargaan serupa di 2024,” tutup Herry. (adpsb)
