 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi. |
Padang, Rakyatterkini.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sangat memperhatikan pengembangan sektor perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Dalam empat tahun terakhir, aspek keberlanjutan dan digitalisasi menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Gubernur Mahyeldi menjelaskan perhatian khusus pada sektor ini bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19.
Ia yakin pertumbuhan perdagangan dan IKM akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dalam RPJMD Provinsi Sumbar 2021-2026 yang bertemakan "Mewujudkan Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan".
Untuk mendukung sektor perdagangan dan IKM, Pemprov Sumbar telah meluncurkan berbagai kebijakan, termasuk mempermudah akses perizinan, melakukan pembinaan berkala, pendampingan digitalisasi, dan memfasilitasi promosi produk melalui bazar serta pameran di berbagai level.
"Kita terus berupaya agar sektor perdagangan di Sumbar tumbuh dan berdaya saing. Kami telah memperbaiki tata kelola perizinan dan memberikan dukungan untuk transformasi digital," ungkap Gubernur Mahyeldi di Padang.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Novrial, melaporkan dalam tiga tahun terakhir, terdapat pertumbuhan signifikan wirausahawan baru, mencapai sekitar 113.759, melebihi target 100.000. Dari jumlah tersebut, 1.312 wirausahawan merupakan binaan Dinas Perindag Sumbar.
"Dalam dua tahun terakhir, kami telah membina 1.312 wirausaha baru melalui berbagai program seperti Bimbingan Teknis dan workshop," jelas Novrial. Tahun 2024, dari 683 wirausaha baru, semua mendapatkan bantuan untuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan beberapa menerima bantuan peralatan.
Selain itu, Novrial menambahkan 515 IKM telah didaftarkan dalam SIINAS untuk mendapatkan verifikasi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI. Ini bertujuan mempermudah pengurusan sertifikat Tingkat Kandungan dalam Negeri (TKDN).
Pemprov Sumbar juga aktif dalam pelatihan digital marketing. Pada tahun ini, sebanyak 700 pelaku usaha telah teredukasi, sebagian besar dari generasi muda. "Kami ingin mereka siap bersaing di era digital," tambah Novrial.
Pemprov juga melanjutkan program perlindungan konsumen dengan sosialisasi kepada masyarakat, mengedukasi mereka tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen. Pada tahun 2024, ada 36 pengaduan konsumen yang telah diselesaikan.
Dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, Pemprov Sumbar melakukan pemantauan harga dan operasi pasar untuk mengatasi kelangkaan. Selama tahun 2023, telah dilakukan 15 kali operasi pasar murah.
Gubernur Mahyeldi juga berkomitmen pada pengembangan ekspor. Sejak Januari hingga Agustus 2024, Pemprov telah menerbitkan 2.802 surat keterangan ekspor dan 278 sertifikat mutu untuk komoditi ekspor. Melalui program Trainning of Exporters (ToX), diharapkan dapat menciptakan lebih banyak eksportir baru.
Pemprov Sumbar juga menyiapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Niaga Gambir untuk meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga kestabilan ketersediaan serta harga bahan pokok.
Dengan berbagai inisiatif ini, Pemprov berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Sumbar. (adpsb)
