 |
Sekretaris PWI Pessel, Yoni Syafrizal. |
Pelantikan ini dianggap sangat penting, karena hanya berlangsung sekali setiap periode lima tahun, kecuali ada penggantian pimpinan.
Dengan pentingnya momen ini, diharapkan publik dapat mengetahui siapa pimpinan dewan yang akan menjabat dalam periode ini. Namun, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terhambat oleh kurangnya anggaran di bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat DPRD.
Tanpa adanya anggaran untuk publikasi, awak media boikot pemberitaan terhadap pelantikan pada Selasa (24/9/2024) di ruang sidang paripurna DPRD.
Wandi Jusri, wartawan Fajarsumbar.com, mengungkapkan kritiknya terhadap sekretariat dewan yang sering mengeluhkan minimnya anggaran untuk peliputan, sementara kunjungan kerja dan perjalanan dinas terus dilakukan.
"Anggaran untuk publikasi seharusnya disusun untuk satu tahun, tetapi sudah habis sebelum akhir tahun," ujarnya, sambil mencurigai adanya ketidaktertiban dalam penggunaan anggaran.
Wandi menegaskan ia tidak akan mempublikasikan pelantikan tersebut. "Biarkan mereka yang mempublikasikannya sendiri," tegasnya.
Sementara itu, Yoni Syafrizal, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pesisir Selatan, menilai kekurangan anggaran dari pihak eksekutif merupakan strategi untuk melemahkan fungsi legislatif. Ini berdampak pada kemampuan media untuk memberitakan kegiatan dewan.
"Media adalah saluran informasi, dan masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas," ungkapnya.
Yoni menambahkan, tanpa publikasi yang memadai, kinerja anggota dewan tidak akan diketahui masyarakat, yang merugikan posisi politik mereka.
Ia berharap situasi ini mendapat perhatian serius dari anggota dewan agar meningkatkan anggaran untuk publikasi, bukan hanya untuk kunjungan kerja.
"Publikasi juga sangat penting untuk langkah politik ke depan," tutupnya. (baron)
