 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, pada High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah. |
Padang, Rakyatterkini.com - Sumatera Barat menempati posisi keempat dalam daftar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi pada Juni 2024, dengan angka inflasi mencapai 4,04% (YoY).
Untuk menangani situasi ini, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengarahkan perlunya langkah-langkah konkret dalam pengendalian inflasi.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (HLM TPID) Sumbar Triwulan III-2024 di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sumbar pada Rabu, 31 Juli 2024.
Mahyeldi menjelaskan inflasi Sumbar jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional yang tercatat 2,51% pada bulan Juni 2024. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk menurunkan inflasi Sumbar agar bisa setara atau bahkan di bawah angka inflasi nasional.
Dia juga menyebutkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi tetap menjadi fokus utama dalam pengambilan sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumbar.
Selain itu, Kabupaten Dharmasraya dan Pasaman Barat turut dipantau karena keduanya merupakan sentra perkebunan sawit, meskipun bukan merupakan pusat komoditas pangan utama.
Mahyeldi menambahkan pada Rakornas Inflasi 29 Juli 2024, dilaporkan sepuluh kabupaten/kota di Sumbar mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu keempat Juli 2024.
Daerah-daerah tersebut termasuk Kabupaten Pasaman, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang Panjang, dan Kota Sawahlunto.
Menurut Mahyeldi, penurunan IPH ini dipengaruhi oleh komoditas seperti cabe merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Namun, empat kabupaten/kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi di Sumbar tidak termasuk dalam kelompok yang mengalami penurunan IPH.
Mahyeldi juga menyoroti perlunya melaporkan secara berkala melalui wasinflasi.kemendagri.go.id tentang operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, serta dukungan transportasi komoditas utama.
Selain itu, Sumbar harus menghadapi prakiraan BMKG mengenai musim kemarau yang dapat mempengaruhi produksi tanaman pangan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan perluasan areal tanam, pencetakan sawah baru, pompanisasi untuk mencegah kekeringan, serta pengawasan terhadap ketersediaan pupuk dan pestisida.
Langkah-langkah yang diusulkan Mahyeldi mencakup perluasan areal tanam, pencetakan sawah baru, pompanisasi, memfasilitasi distribusi pangan strategis, bekerja sama dengan asosiasi pedagang, mendukung penyaluran beras SPHP, serta mensinergikan kegiatan dekonsentrasi dari Bapanas untuk mendukung pengendalian inflasi.
HLM TPID Sumbar triwulan III/2024 dihadiri oleh kepala daerah atau perwakilannya dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, Asisten II Setdaprov Sumbar Arry Yuswandi, Kepala OPD terkait di Pemprov Sumbar, perwakilan perbankan, BUMN/BUMD, serta organisasi usaha dan pelaku usaha. Acara tersebut diawali dengan pemaparan kondisi inflasi Sumbar oleh Kepala BPS Sumbar Sugeng Harianto dan Kepala Perwakilan BI Sumbar Abdul Majid. (adpsb)
