 |
| Rapat penyelesaian masalah tambang Aie Dingin Solok. |
Solok, Rakyatterkini.com - Persoalan rusaknya jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Solok dengan Solok Selatan di Nagaria Aia Dingin Kecamatan Lembah Gumanti, karena aktifitas tambang galian c di sekitar lokasi.
Setelah melakukan peninjauan lokasi, Bupati Solok menginstruksikan untuk menutup sementara semua aktifitas pertambangan yang ada di sepanjang Nagari Aia Dingin, dan akan melakukan diskusi bersama antara Pemda dengan stakeholder terkait, BPJN, pemerintah provinsi maupun pengusaha tambang.
Pada 29 April 2024, Pemkab Solok mengagendakan rapat terkait tindaklanjut kunjungan lapangan ke lokasi tambang galian C, dengan mengundang Pemerintah Provinsi Sumbar.
Namun rapat tersebut dinyatakan batal, karena yang diutus untuk menghadiri rapat pembahasan tindak lanjut hasil kunjungan lapangan ke lokasi tambang Aia Dingin tersebut bukan orang-orang yang bisa mengambil kebijakan atau keputusan.
Bupati sangat menyayangkan dan sangat kecewa dengan respon dari Pemerintah Provinsi Sumbar yang hanya mengutus staf yang tidak bisa mengambil keputusan.
Sementara Bupati berharap rapat ini bisa menghasilkan keputusan bersama dengan pihak terkait, sehingga persoalan rusaknya jalan bisa segera ditindaklanjuti.
Terkait batalnya agenda rapat tersebut, Pemkab Solok kembali mengundang pemerintah provinsi untuk duduk bersama, dengan harapan bisa mengutus orang-orang yang bisa mengambil keputusan setidaknya kepala OPD.
Pada 8 Mei 2024, Pemkab Solok kembali mengundang pemerintah provinsi Sumbar, namun lagi-lagi dibuat kecewa karena pada agenda rapat ini tidak satupun pejabat pemprov yang hadir sesuai undangan.
Bupati Solok diwakili PLh Sekda, Asisten I Syahrial menyatakan rapat ini kembali batal, dan tidak menghasilkan keputusan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Sementara Ari dan Darimi dari pihak perusahaan tambang dan masyarakat menyampaikan telah melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana arahan dari pihak dinas baik dari Pemkab Solok maupun Pemerintah Propinsi Sumbar.
Menyangkut ketidak hadiran pemerintah propinsi, mereka mengungkapkan kekecewaannya karena berharap sekali hari ini semua dapat diputuskan karena kurang lebih 15 hari berhenti, tentu sangat merugikan pihaknya dan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan tambang.
(dd)
