 |
| Pimpinan DPRD bersama walikota Padang pada saat sidang paripurna. |
Padang, Rakyatterkini.com - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Padang, diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD dengan beberapa catatan atau rekomendasi, dalam sidang paripurna Senin (1/4/2024).
Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani, didampingi Wakil Ketua Amril Amin dan Sekwan Hendrizal Azhar, memimpin rapat yang terdiri dari dua agenda penting, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan rekomendasi DPRD Kota Padang terhadap LKPj Walikota Padang tahun 2023.
Begitu juga Wali Kota Padang Hendri Septa, Sekdako Andre Algamar, serta unsur Forkopimda, Kepala OPD, Dirut RSUD, Dirut Perumda, dan undangan lainnya turut hadir dalam rapat tersebut.
Juru bicara (jubir) Pansus, Helmi Moesim, mengatakan untuk mencapai keputusan DPRD Kota Padang, Pansus I, II, III, dan IV telah melakukan pembahasan intensif dengan SKPD/OPD di lingkungan Pemko Padang.
Langkah ini dimulai dengan kunjungan kerja dan studi banding ke beberapa daerah di dalam dan di luar Sumatera.
Menyoroti capaian program dan kegiatan tahun 2023 dari APBD Kota Padang, Helmi Moesim menjelaskan sebagian besar kegiatan telah terlaksana dengan baik, dengan rata-rata capaian realisasi anggaran di atas 93%.
Namun, beberapa kegiatan atau sub kegiatan masih memiliki realisasi di bawah 90%, yang sebagian disebabkan oleh rasionalisasi dan efisiensi anggaran.
Pansus III juga menyoroti perlunya penanganan banjir secara komprehensif dan terencana, sementara Pansus IV meminta peningkatan mutu pelayanan Puskesmas di Kota Padang dari segi sarana prasarana maupun sumber daya manusia.
Fraksi PAN menyetujui konsep rekomendasi pansus terhadap LKPJ Walikota Padang tahun 2023, namun meminta Inspektur Kota Padang untuk melakukan pengawasan yang optimal terhadap temuan BPK RI di OPD Pemko Padang. Mereka juga menyoroti perlunya penguatan partai politik dan stabilitas politik di daerah.
Fraksi PKS menegaskan sebagian besar Indikator Kinerja Utama telah tercapai, namun tetap membuka diri terhadap kritik untuk peningkatan kinerja pemerintah Kota Padang.
Mereka juga memperhatikan status Universal Health Coverage (UHC) Kota Padang dan mendorong penyelesaian bagi masyarakat yang belum tercover.
Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem menyoroti perlunya rasionalisasi anggaran terhadap kegiatan atau sub kegiatan dengan realisasi rendah serta penempatan aparatur yang sesuai dengan keilmuan dan keahliannya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020, perlu diperhatikan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. Evaluasi terhadap PSM Kota Padang juga disoroti untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut.
Pemerintah Kota Padang diingatkan untuk segera mengevaluasi dan menjaga stabilitas guna memastikan manfaat dari target yang tercapai dapat dirasakan oleh masyarakat secara efektif.
Menangapi evaluasi anggota dewan, Walikota Padang Hendri Septa menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD, khususnya pimpinan dan anggota pansus LKPj yang telah melaksanakan pembahasan dan menanggapi LKPj Tahun 2023. (adv)
