 |
| Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, pada kegiatan fasilitasi pendampingan sertifikat halal. |
Padang, Rakyatterkini.com - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, menekankan sertifikasi halal telah menjadi standar global yang harus dipenuhi seluruh pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM di Sumbar.
Itu disampaikan Wagub saat menghadiri Fasilitasi Pendampingan Sertifikat Halal Self Declaire Gratis bagi 1.000 Usaha Mikro Sumbar di Auditorium UNP, Kamis (28/3/2024).
Kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari iven Roadshow #KitaHalalin2024 yang dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, serta juga terselenggara berkat kerja sama dengan Kantor Pewakilan Bank Indonesia Sumatera Barat (BI Sumbar), Bank Nagari, dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.
Wagub menekankan, sertifikasi dan label halal telah menjadi standar global dan dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Bahkan, di negara mayoritas nonmuslim sekali pun, aspek halal telah menjadi sebuah kewajiban, terlebih lagi di Indonesia yang dominan muslim. Sebab, halal bukan lagi sekadar makanan, akan tetapi juga soal tampilan, kemasan, dan kebersihan produk.
Di sisi lain, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, diwakili Deputi Usaha Mikro Kemenkop UMKM, Yulius menyebutkan, Roadshow #KitaHalalin2024 di Sumbar merupakan penyelenggaraan ketiga dari total 15 lokasi penyelenggaraan di seluruh Indonesia. Ia juga menyebutkan, bahwa sertifikasi halal saat ini telah menjadi standar dunia.
“Tentu ini menjadi tantangan bersama bagi kita. Mengingat penduduk Indonesia sebagian besar muslim. Mengingat hal itu, jangan sampai kalah ketimbang negara lain terkait sertifikasi halal dan pengembangan produk-produk UMKM kita,” ucap Yulius sebelum membuka kegiatan pendampingan sertifikasi tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinkop UMMK Sumbar Endrizal menyebutkan, saat ini tercatat lebih dari 600 ribu UMKM yang aktif menghasilkan produk masing-masing. Namun dari jumlah tersebut, baru sekitar 30 ribu unit UMKM yang telah tersertifikasi halal. Oleh karena itu, perihal sertifikasi terus menjadi fokus Pemprov Sumbar saat ini.
“Sertifikasi tentu membutuhkan biaya, sehingga kegiatan pendampingan sertifikasi gratis sangat kita perlukan. Kegiatan kolaborasi terus kita usahakan, seperti saat ini kita bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, BI Sumbar, Bank Nagari, dan BPJS Ketenagakerjaan Padang,” ucap Endrizal. (adpsb/isq)
