 |
| Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. |
Jakarta, Rakyatterkini.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan komitmen pemerintah dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI yang bertujuan untuk mengevaluasi tahapan Pemilu Serentak 2024 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Dalam penjelasannya, Mendagri menegaskan dukungan yang diberikan pemerintah tidak bertujuan untuk mengintervensi penyelenggaraan Pemilu 2024.
Namun, dukungan tersebut diberikan sebagai respons terhadap kompleksitas dan skala besar Pemilu di Indonesia, yang memerlukan kerja sama antara lembaga-lembaga terkait.
Salah satu bentuk dukungan yang disebutkan adalah penyediaan data kependudukan, seperti Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan akses penuh. Mendagri juga menyoroti upaya pemutakhiran data melalui perekaman KTP elektronik.
Mendagri menjelaskan pemerintah juga memberikan dukungan logistik dan personel dalam kampanye, dengan melibatkan TNI, Polri, dan Linmas sebagai bagian dari upaya tersebut. Dukungan distribusi logistik pemilu juga disebutkan, khususnya untuk daerah-daerah terpencil.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN), seperti yang diatur dalam Surat Edaran Bersama (SEB) yang diterbitkan oleh Mendagri, MenPAN-RB, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu RI pada September 2022.
Mendagri juga menyoroti Surat Edaran yang diterbitkan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, serta upaya memastikan pemenuhan anggaran Pemilu 2024 dengan memperhatikan kebutuhan rasional yang diajukan oleh KPU.
Melalui berbagai langkah ini, pemerintah berupaya memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia. (nanda)
