Notification

×

Iklan

Mengatasi Tantangan Sosial, Gubernur Dorong Pemberdayaan Keluarga dan Kepedulian Masyarakat

Selasa, 27 Februari 2024 | 20:00 WIB Last Updated 2024-02-27T13:00:00Z

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, saat membuka forum organisasi perangkat daerah.

Padang, Rakyatterkini.com - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari masalah dasar kebangsaan. 

Mahyeldi menyoroti bahwa jaminan tersebut perlu dipastikan oleh pemerintah, termasuk dalam pengendalian penduduk dan program keluarga berencana.

Itu dikatakan saat membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA&PPKB) Sumbar di Hotel Pangeran Beach Padang, Selasa (27/2/2024).

Gubernur memandang faktor keluarga sebagai pondasi utama dalam pembangunan kebangsaan. Ia mengakui bahwa keluarga yang baik diyakini akan menciptakan generasi masa depan yang berkualitas, serta memberikan garansi terhadap kemajuan bangsa dan negara. 

Selain itu, ia menekankan peran penting pendidikan dalam keluarga, yang bersama-sama dengan lembaga formal seperti sekolah dan rumah ibadah, memiliki tanggung jawab dalam mendidik generasi masa depan.

Tak hanya keluarga, Gubernur juga menyoroti pentingnya kepedulian masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah sosial kependudukan. Ia mengamati bahwa kepedulian ini semakin memudar, sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk menghidupkannya kembali dalam kehidupan sosial masyarakat Sumbar. 

Gubernur menyadari di masa lalu, pengawasan terhadap anak-anak tidak hanya dilakukan oleh orang tua, tetapi juga oleh seluruh masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka. Namun, hari ini, fungsi pengawasan tersebut mulai memudar.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, Gubernur Ansharullah menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara program-progam provinsi dan kabupaten/kota. 

Ini dilakukan untuk menghidupkan kembali peran-peran pengawasan yang telah hilang dan meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam menangani masalah sosial kependudukan. (adpsb)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update