 |
| Wakil Walikota Solok, Ramadhani Kirana Putra, terima penghargaan dari ombudsman diserahkan Gubernur Sumatera Barat. |
Solok, Rakyatterkini.com - Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, meraih Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023 pada Senin, 8 Januari 2024.
Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, yang didampingi oleh Kepala Ombudsman Sumatera Barat, Yefri Heriani. Kota Solok berhasil memperoleh predikat hijau kategori 'B' dengan nilai 84,88 dalam penilaian Ombudsman 2023.
Proses penilaian melibatkan unit layanan dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas sosial, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan.
Yefri Heriani, Kepala Ombudsman Sumatera Barat, mengungkapkan apresiasi terhadap kerjasama antara pemerintah provinsi Sumatera Barat, seluruh kabupaten, dan kota dalam upaya peningkatan pelayanan publik.
"Di tahun 2023, nilai kabupaten/kota di Sumatera Barat mencapai angka 95, sebuah pencapaian luar biasa yang patut disyukuri. Semoga tahun ini kita dapat bersama-sama menerima penghargaan dari pimpinan pusat Ombudsman," ujar Yefri Heriani.
Ia juga menekankan pentingnya persiapan untuk perbaikan pelayanan publik ke depannya, bukan hanya sebagai respons terhadap penilaian, melainkan sebagai kewajiban bersama. "PR terakhir kita adalah bagaimana integritas kita dalam melakukan pelayanan publik menjadi yang terpenting," tambahnya.
Selama proses penilaian, beberapa masalah administratif teridentifikasi, termasuk ketidakpemberian pelayanan, penyimpangan prosedur, penundaan prosedur yang berlarut, penerimaan imbalan, dan tindakan yang tidak patut.
Saat ini, sudah ada 10 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang bekerjasama dengan Ombudsman, dengan harapan sembilan daerah lainnya akan ikut bekerjasama di masa mendatang.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menekankan bahwa digitalisasi pelayanan publik merupakan salah satu target utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Pemprov telah meluncurkan dashboard pembangunan Sumatera Barat yang terbuka untuk seluruh pihak sebagai upaya dalam mewujudkan transparansi dan aksesibilitas dalam pelayanan publik. (dd)
