 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, saat tatap muka dengan nelayan Pesisir Selatan. |
Padang, Rakyatterkini.com - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menunjukkan tekad untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh nelayan di Kecamatan Koto XI Tarusan Pesisir Selatan (Pessel).
Berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar untuk mengatasi beberapa masalah yang diungkapkan oleh nelayan:
Ketersediaan Solar:
Gubernur menyatakan Pemprov Sumbar akan memperjuangkan peningkatan kuota solar ke Pertamina. Rencananya, akan diadakan rapat untuk membahas kebutuhan solar subsidi untuk nelayan bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Sumbar.
Gubernur juga mengakui bahwa kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Sumbar selalu melebihi kuota yang disediakan.
Infrastruktur Jalan:
Gubernur mendorong para nelayan untuk mengajukan permohonan terkait kebutuhan infrastruktur jalan melalui Bupati Pessel. Permohonan tersebut akan diteruskan ke tingkat provinsi, dan Gubernur berkomitmen untuk mencari solusi dengan membangun jalan lingkung sebagai pendukung akses penyaluran ikan.
Perizinan:
Gubernur menegaskan Pemprov Sumbar akan terus menjalin komunikasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mencegah penangkapan nelayan yang belum mendapatkan perpanjangan izin.
Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa nelayan yang belum memiliki izin tidak ditangkap oleh petugas.
Perlakuan Khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan:
Gubernur telah mengajukan surat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperjuangkan perlakuan khusus bagi Sumbar. Sebagai hasilnya, diterbitkan Peraturan Menteri KKP yang memungkinkan kapal bagan di atas 30 GT menggunakan jaring 4 mili, yang sebelumnya diharuskan menggunakan jaring 1 inchi.
Fasilitas Penyimpanan Hasil Panen:
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Reti Wafda, menjelaskan bahwa pihaknya sedang berupaya membujuk investor untuk membangun fasilitas penyimpanan ikan di Sumbar.
Ini diharapkan dapat mengatasi masalah penampungan hasil tangkapan nelayan saat ikan melimpah, dan pemerintah berkoordinasi dengan DPM-PTSP untuk mengelola partisipasi investor agar tidak terjadi monopoli.
"Sebenarnya ada investor, tapi hanya sendiri. Kita takut nanti terjadi monopoli, untuk itu nanti kita akan koordinasi dengan DPM-PTSP untuk investor ini," pungkasnya.
Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Sumbar berusaha aktif menanggapi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh nelayan di Kecamatan Koto XI Tarusan Pesisir Selatan. (adpsb)
