![]() |
Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani, tandatangani persetujuan APBD 2024. |
Padang, Rakyatterkini.com - DPRD Kota Padang setujui dan sahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, sebesar Rp2,57 triliun.
Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna, penyampaian pendapat akhir fraksi, tentang Rancangan APBD (RAPBD) Kota Padang TA 2024, Kamis (30/11/2023).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Syafrial Kani, didampingi Arnedi Yarmen, Ilham Maulana, Amril Amin, dan Hendrizal Azhar. Dihadiri wakil walikota Ekos Albar, Forkopimda, Sekda, kepala OPD dan undangan lainnya.
Keseluruhan posisi rancangan APBD Kota Padang pada tahun anggaran 2024, untuk pendapatan daerah Rp2,530 triliun dan belanja daerah Rp2,565 triliun, sehingga defisit diperkirakan Rp34,915 miliar dan defisit ditutupi dengan pembiayaan daerah sebesar Rp45,686 miliar.
Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani mengatakan, setelah persetujuan RAPBD Kota Padang 2024 ini, dalam waktu tiga hari ke depan akan menyampaikannya kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi.
"Untuk proses evaluasi sampai ke penetapan Perda Kota Padang tentang APBD Kota Padang TA 2024 ini hingga penetapan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)-nya, membutuhkan waktu lebih kurang sebulan. Sehingga APBD 2024 ini dapat efektif dilaksanakan pada awal Januari 2024," tutup Syafrial Kani.
Sementara itu, Wakil Walikota Padang, Ekos Albar menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang, yang telah mendukung penetapan APBD Kota Padang TA 2024 sesuai dengan waktu yang ditentukan.
“Alhamdulillah, harmonisasi dan sinergi ini semoga senantiasa terus bisa kita jaga bersama, sehingga sasaran pembangunan di Kota Padang dan kesejahteraan masyarakat dapat kita capai dengan sebaik-baiknya," ungkap Ekos.
Wawako menyampaikan harapan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh kepala OPD Pemko Padang, untuk dapat memperhatikan dan menindaklanjuti saran-saran dari seluruh anggota fraksi DPRD Kota Padang.
“Masukan dan catatan yang diberikan masing-masing fraksi menjadi catatan penting bagi kita untuk melanjutkan program pembangunan di Kota Padang di 2024 mendatang. Terutama sekali dalam menuntaskan 11 program unggulan (progul) dan visi-misi Kota Padang yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024," tegasnya.
Wawako Padang membeberkan, untuk prioritas pembangunan Kota Padang di 2024 mendatang, Pemko Padang masih akan tetap menjalankan program pembangunan sesuai visi dan misi Kota Padang terutama di sektor pendidikan, perdagangan dan pariwisata.
Fraksi PAN memaparkan, terkait Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, menyetujui sekaligus mendukung kebijakan walikota Padang. Fraksi PAN juga mengapresiasi realisasi program unggulan (Progul) pemerintah Kota Padang hingga November 2023 mencapai 122,51 persen.
Dalam nota keuangan rancangan APBD 2024, tertuang kebijakan umum belanja daerah pada APBD 2024 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat salah satunya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan. “Kami fraksi PAN setuju dengan upaya yang dilakukan itu,” ujarnya.
Berdasarkan kesepakatan bersama badan anggaran dan TAPD terhadap hasil pembahasan rancangan APBD tahun 2024, dijelaskan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp706,838 Miliar. Angka ini jauh menurun dari target PAD tahun 2023 yang mencapai Rp928, 650 miliar, turun Rp200 Miliar lebih.
Sementara itu, Fraksi PAN menilai RAPBD 2024 menjadi tonggak penting bagi Pemerintah Kota Padang sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMD periode 2019-2024. RAPBD yang disusun semestinya merupakan upaya dalam menjaga pencapaian target yang sudah disepakati bersama dalam RPJMD 2019-2024.
Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2023, maka terjadi penurunan belanja daerah pada APBD 2024 sebesar 209,51 miliar Rupiah atau turun 8,13%. Ini tentu memberikan keprihatinan, akan optimisme tercapainya target-target pembangunan yang sudah ditetapkan dalam revisi RPJMD Kota Padang.
Dari PKS yang disampaikan Sekretaris Fraksi PKS, Rafdi dalam paripurna itu juga mencatat ada beberapa progul yang belum maksimal penuntasannya, antara lain, besarnya angka kemiskinan dan pengangguran Kota Padang, persoalan banjir dan macet yang semakin merata dan sebagainya.
Kota Padang saat ini sudah darurat sampah, produksi sampah warga Kota Padang dalam sehari mencapai 640 ton, Fraksi PKS mengingatkan, kunci keberhasilan bank sampah adalah pada kesiapan dan konsistensi dalam pelaksanaan.
Jika hal ini tidak dilakukan maka program ini hanya akan jadi lip service saja. Tahun 2024 Rp71.377 miliar. Anggaran, Dinas Lingkungan Hidup harus memanfaatkan untuk penanganan sampah, seperti optimalisasi program Refuse Derived Fuel (RDF).
Sementara itu, Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang melalui juru bicaranya Ketua Fraksi Gerindra Mastilizal Aye, dalam Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2024 menyebutkan, dari sisi Pendapatan Daerah, PAD Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan PAD tahun 2023.
Penurunan target PAD tahun 2024 dibandingkan dengan PAD tahun 2023 patut menjadi perhatian semua pihak. Penurunan target PAD 2024, maka banyak kegiatan yang harus dikoreksi dan dibatasi.
Pada tahun 2022, data kemiskinan yang dirilis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menunjukkan peningkatan kemiskinan ekstrem di Kota Padang sebesar 69%. Kemudian dilakukan upaya dan secara bertahap berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kota Padang. Atas keberhasilan itu, Pemko diganjar dana sebesar Rp5,3 Miliar.
Walaupun kemudian angka tersebut diduga berasal dari lulusan perguruan tinggi di Kota Padang namun kami tetap berharap Pemko padang dapat melakukan koreksi dan berusaha keras menurunkan angka TPT.
Fraksi Gerindra juga meminta Pemko Padang Lebih fokus dan lebih intensional dalam menangani permasalahan banjir yang kerap melanda Kota Padang. (adv)