 |
| KUNJUNGI RIAU - Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan rombongan saat pertemuan dengan Bapenda Riau, Selasa (4/4/2023). |
Pekanbaru, Rakyatterkini.com - Pemprov Riau telah masuk 3 besar daerah yang berhasil dalam kemandirian fiskal. Lebih dari 56 persen Pendapatan Asli Daerah, tidak terfokus lagi pada uang tranfer dari pemerintah pusat.
Itu dikatakan Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, disela-sela pertemuan Komisi III DPRD Sumbar dengan Badan Perdapatan Daerah (Bapenda) Riau di Pekanbaru, Selasa, 4 April 2023.
Supardi mengatakan keberhasilan Provinsi Riau ini bukan saja karena banyak pabrik dan sumber daya alamnya, namun dikarena mereka memiliki banyak inovasi dalam mengelola sumber potensi yang ada secara baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
"Sejak beberapa waktu lalu, Riau telah mencapai kemandirian fiskal dengan ratio 56 % alokasi anggaran APBD berasal dari pendapatan Daerah tahun 2023.
APBD Riau sebesar Rp9.1 Triliun. Predikat kemandirian fiskal tersebut sama dengan 2 provinsi lainnya di Indonesia yaitu DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur. Status kemandirian fiskal tidak didapat begitu saja, namun melalui upaya strategis yang diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan," ungkap Supardi.
Ini tentu akan menjadi dorongan bagi pemprov Sumbar dalam meningkatkan PAD untuk kemandiri viskal sebagaimana yang telah dicapai provinsi Riau saat ini.
Kepala Bapenda Riau, diwakili oleh kepala Bidang Pajak Daerah Muhamad Sayoga, dalam presentasinya menyampaikan, pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor, Provinsi Riau menerapkan program 7 Bertuah yang disambut baik oleh masyarakat yang tercermin dari banyaknya masyarakat yang memanfaatkan kemudahan yang diberikan pemerintah. Realisasi PKB Riau 2022 sebesar Rp1.3 T dan BBNKB sebesar Rp1 T.
Realisasi pajak air permukaan provinsi Riau, terdongkrak dengan banyaknya industri besar yang memanfaatkan air permukaan. Target yang ditetapkan adalah sebesar Rp58 miliar pertahun. Namun demikian, kendala dan hambatan pengeloaan pendapatan daerah terus diupayakan diminimalisir antara lain adalah cleansing data kendaraan bermotor, kalibrasi meteran pe ggunaan air dan optimalisasi koordinasi dengan stakeholder pendapatan di Riau.
Yoga dalam sesi diskusi juga dibahas penyelesaian masalah Pajak Air Permukaan PLTA Koto Panjang yang sudah semakin terurai. Dalam beberapa kali pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, sudah didapatkan beberapa alternatif antara lain, akan ada alokasi anggaran untuk penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di wilayah Sumatera Barat yang kondisinya mengalami kerusakan mengkhawatirkan dan segera perlu ditangani.
Ketua Komisi III Ali Tanjung juga mengatakan kunjungan study koperatif ini dalam rangka mendapatkan informasi tentang tara cara pengelolaan dan penggalian pendapatan daerah.
Semoga dengan kunjungan kerja akan dapat memberikan nilai positif dan inspiratif dalam hal meningkatkan pengeloaan pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Barat. Meningkat PAD tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Sumbar, ungkapnya.
Ikut serta dalam kunjungan ini hadir Ketua DPRD Sumbar Supardi, Ketua Komisi III, Ali Tanjung dan anggota, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Maswar Dedi, Sekwan diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Zardi Syahrir. (rel)
