 |
| Pimpinan DPRD saat mendegarkan pendapat akhir fraksi Gerindra. |
Padang, Rakyatterkini.com - Rapat paripurna DPRD Padang, berlangsung dengan agenda pendapat akhir panitia khusus (pansus) terhadap laporan pertanggungjawaban walikota (LKPj) 2022, Rabu (5/4/2023)
Ketua DPRD Syafrial Kani, memimpin paripurna, yang didampingi para wakil ketua, sekwan Hendrizal Azhar, serta anggota dewan lainnya. Dihadiri Sekdako, Andre Algamar, asisten dan kepala OPD.
Dalam paripurna, masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan pendapat akhir, dan semua fraksi menyatakan setuju dengan LKPj, yang disampaikan wakikota Hendri Septa beberapa waktu lalu.
Meskipun menerima LKPj, tapi DPRD memberikan beberapa catatan atau rekomendasi, yang harus dilaksakan dan diperbaiki Pemko Padang.
Ketua DPRD Syafrial Kani mengatakan, semua fraksi menyatakan setuju. "Masing-masing fraksi telah menyerahkan pandangan umum atas LKPj dan menyatakan setuju, namun dengan beberapa catatan,” ujarnya.
Dikatakan, sejumlah catatan dari penyampaian pendapat akhir fraksi di antaranya permasalahan PAD dan persoalan banjir.
"Perolehan PAD masih jauh dari potensi. Selain itu, banjir merupakan permasalahan setiap tahun yang belum teratasi. Kita bertahap sebelum akhir masa jabatan wali kota Padang bisa menyelesaikan masalah tersebut,” katanya.
 |
| Jubir pansus sampaikan pendapat akhir. |
Dalam penyampaian pendapat akhir, Fraksi Gerindra disampaikan Elly Thrisyanti, berpendapat, pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD 2022 masih belum dilandasi dengan program dan kegiatan yang terencana yang mampu memenuhi tujuan dari pembangunan, yaitu peningkatan pendapatan perkapita, hadirnya pelayanan yang berkualitas serta kesejahteraan bagi masyarakat.
"Namun demikian, semua catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan ini hendaknya tidak sebatas menjadi catatan saja, tapi perlu perhatian serius dari wali kota untuk ditingkatkan nilai laporannya serta dapat memaksimalkan kinerja pemerintah ke depan," ujarnya.
Beberapa rekomendasi penting yang telah disampaikan akan menjadi bahan bagi wali kota dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada masa mendatang.
"Fraksi Gerindra menerima LKPj wali kota," kata Elly.
Sementara itu, Sekda Andre Algamar mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya kepada seluruh anggota DPRD, khususnya pimpinan dan anggota pansus LKPj Wali Kota Padang Anggaran 2022 yang telah melaksanakan pembahasan dan menanggapi laporan ini, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemko untuk masa yang akan datang.
"Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Kami mengharapkan adanya masukan yang positif dari DPRD Padang demi pembangunan ke arah yang lebih baik.
Menanggapi laporan kinerja dan pertanggungjawaban (LKPj) wali kota anggaran 2022, pansus-pansus melaksanakan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah kota.
 |
| Ketua Pansus Ilham Maulana, serahkan hasil pembahasan LKPj. |
Ketua Pansus I, Djunaidy Hendry mengatakan, dari pembahasan pansus I ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Seperti kepastian dari formasi bagi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Jumlah honor daerah di Padang lebih kurang 7.600, P3K formasi yang sudah disampaikan Kementerian PAN RB berjumlah 3 ribuan, dari 3 ribuan, 2.500 itu adalah formasi guru P3K, termasuk di dalam itu 1.226 guru passing grade.
Dikatakannya, dari jumlah yang ada itu, 3.100 formasi guru P3K ditambah dengan yang sudah lulus, namun tidak sampai 1.000, maka baru terakomodasi 4.000 honor daerah yang kemudian dikonforsi menjadi P3K.
"Kita punya honor daerah sebanyak 7.600, ada 3.000-an nasib honor daerah yang tidak jelas nasibnya di 2023. Sementara mereka harus diistirahatkan sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat, jadi kita meminta kepada BKPSDM dan pemerintah kota secara umum untuk memikirkan bagaimana kelanjutan nasib dari 3.000-an honor daerah yang belum tertampung di P3K," tuturnya.
Kemudian, di bidang investasi daerah, pihaknya berharap pemerintah kota memiliki loncatan pemikiran yang besar. "Bila kita mengharapkan pembangunan daerah hanya dari APBN dan APBD, karena tren APBN/APBD terus menurun setiap tahun," pungkasnya.
"Kalau Pemerintah Kota Padang tidak memiliki rencana loncatan investasi daerah yang jelas dan besar. Maka berarti kemampuan daerah kita makin hari juga makin turun," kata Djunaidy Hendry.
Ketua Pansus II, Jumadi mengungkapkan, OPD mitra kerja Pansus II telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan kinerjanya di 2022. Mungkin ada catatan-catatan dan rekomendasi.
 |
| Ketua Pansus IV, Mastilizal Aye, bersama rekan. |
"Tapi rekomendasi belum kita putuskan, karena akan ada rapat internal lagi dengan anggota Pansus II. Mudah-mudahan secepatnya akan kita rapat internalkan untuk disampaikan ke pimpinan," ucapnya.
Ketua Pansus III, Bobby Rustam manyampaikan, hasil pembahasan bersama OPD nantinya dirapatkan secara internal bersama anggota pansus lainnya.
"Kita nanti akan rapatkan secara internal. Apa-apa saja yang akan dilakukan evaluasi dari kinerja OPD mitra kerja kadepannya. Memang ada plus minus, namun kinerja rata-rata bagus," pungkas Bobby.
Ketua Pansus IV, Mastilizal Aye menyampaikan, dari pembahasan Pansus IV bersama 12 OPD terhadap LKPJ Wali Kota Padang, ternyata kinerja mereka di 2022 cukup bagus, memang ada beberapa yang tidak mencapai target, mungkin karena efesiensi anggaran ketika anggaran 2022.
Sementara itu Sekda Kota Padang, Andre Algamar, mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya kepada seluruh anggota DPRD, khususnya pimpinan dan anggota pansus, yang telah melaksanakan pembahasan dan menanggapi laporan ini.
Nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Pemko Padang untuk masa yang akan datang.
"Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang positif dari DPRD Padang demi pembangunan ke arah yang lebih baik," ujar Andre. (adv)
