 |
| DPRD Padang, bersama OPD bahas LKPj walikota. |
Padang, Rakyatterkini.com - Setelah walikota menyampaikan laporan kinerja dan pertanggungjawaban (LKPj) 2022, DPRD Padang, melalui panitia khusus (pansus) membahas LKPj tersebut bersama organisasi perangkat daerah (OPD), di Truntum Hotel Padang, Senin (20/3/2023).
Ketua Pansus I, Djunaidy Hendry mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, seperti kepastian dari formasi bagi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Jumlah honor daerah di Padang lebih kurang 7.600, P3K formasi yang sudah disampaikan Kementerian PAN RB berjumlah 3 ribuan, dari 3 ribuan, 2.500 itu adalah formasi guru P3K, termasuk di dalam itu 1.226 guru passing grade.
Dikatakan, dari jumlah yang ada itu, 3.100 formasi guru P3K ditambah dengan yang sudah lulus, namun tidak sampai 1.000, maka baru terakomodasi 4.000 honor daerah yang kemudian dikonforsi menjadi P3K.
"Kita punya honor daerah sebanyak 7.600, ada 3.000-an nasib honor daerah yang tidak jelas nasibnya di 2023. Sementara mereka harus diistirahatkan sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat, jadi kita meminta kepada BKPSDM dan pemerintah kota secara umum untuk memikirkan bagaimana kelanjutan nasib dari 3.000-an honor daerah yang belum tertampung di P3K," tuturnya.
 |
| Pimpinan Pansus bersama OPD. |
Di bidang investasi daerah, berharap Pemko Padang memiliki pemikiran yang besar. "Bila kita mengharapkan pembangunan daerah hanya dari APBN dan APBD, karena tren APBN/APBD terus menurun setiap tahun," ujarnya.
Jika Pemko Padang tidak memiliki rencana loncatan investasi daerah yang jelas dan besar. Maka berarti kemampuan daerah kita makin hari juga makin turun," kata Djunaidy Hendry.
Ketua Pansus II, Jumadi mengungkapkan, OPD mitra kerja Pansus II telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan kinerjanya di 2022. Mungkin ada catatan-catatan dan rekomendasi.
"Tapi rekomendasi belum kita putuskan, karena akan ada rapat internal lagi dengan anggota Pansus II. Mudah-mudahan secepatnya akan kita rapat internalkan untuk disampaikan ke pimpinan," ucapnya.
Ketua Pansus III, Bobby Rustam manyampaikan, hasil pembahasan bersama OPD nantinya dirapatkan secara internal bersama anggota pansus lainnya.
"Kita nanti akan rapatkan secara internal. Apa-apa saja yang akan dilakukan evaluasi dari kinerja OPD mitra kerja ke depannya. Memang ada plus minus, namun kinerja rata-rata bagus," pungkas Bobby.
 |
| OPD serius mendengarkan masukan dari Pansus DPRD. |
Ketua Pansus IV, Mastilizal Aye menyampaikan, dari pembahasan Pansus IV bersama 12 OPD terhadap LKPj walikota, ternyata kinerja mereka di 2022 cukup bagus, memang ada beberapa yang tidak mencapai target, mungkin karena efesiensi anggaran ketika anggaran 2022.
Sebelumnya, Walikota Padang Hendri Septa menyerahka LKPj 2022 kepada DPRD, pada rapat paripurna, Sabtu (11/3/2023) malam.
Ketika itu, rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani, diikuti wakil ketua, anggota DPRD, forkopimda, Sekda Andree Algamar bersama para Asisten dan kepala OPD terkait baik secara langsung maupun melalui virtual.
Ketua DPRD Syafrial Kani, setelah diajukan wali kota ke DPRD, sesuai dengan mekanisme, maka dewan akan membentuk panitia khusus yang akan membahas LKPj itu. Panitia khusus yang nantinya akan menelaah serta mengecek ke lapangan tentang apa-apa saja yang disampaikan wali kota.
Dijelaskan Syafrial Kani, DPRD siap kolaborasi dengan Pemko Padang guna mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan harapan masyarakat. "Dewan siap kolaborasi dengan pemerintah kota," katanya.
Dalam rapat paripurna dewan, Wali Kota Hendri Septa menjelaskan, LKPj yang disampaikannya tersebut merupakan wujud nyata bentuk akuntabilitas publik dari penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala daerah kepada DPRD sebagai lembaga resmi yang mewakili masyarakat.
LKPj ini penting disampaikan sebagai bahan telaahan dan tanggapan berupa saran atau masukan untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik ke depannya.
Wali Kota Hendri Septa mengungkapkan rasa syukurnya seiring berbagai capaian yang mampu diraih Pemerintah Kota Padang sejauh ini.
"Alhamdulillah, selama 2022 di samping peningkatan terkait kinerja dan pelayanan publik, sejumlah prestasi mampu kita toreh dengan meraih 29 penghargaan dari pemerintah pusat dan juga provinsi," ungkapnya.
Ia menjelaskan, terkait capaian yang telah didapatkan diantaranya mulai dari berhasil meningkatkan kualitas pendidikan.
Itu ditandai dengan meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) dari 82,92 persen di 2021 menjadi 83,26 persen di 2022. Hasil ini menjadikan IPM Padang selalu tertinggi di Sumbar dan berada di atas rata-rata target nasional. (adv)
