 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. |
Padang, Rakyatterkini.com - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menegaskan, setiap proses pengadaan barang dan jasa harus betul-betul aman dan tertib, baik dari segi hukum maupun administrasi.
Untuk mewujudkan harapan tersebut, tentu butuh komitmen dari berbagai pihak.
Itu dikatakan gubernur pada saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) Karir Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Pasca terbitnya PermenPAN- RB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional yang dilaksanakan di Hotel Pangeran Beach Padang, Kamis (9/3/2023).
"Pejabat pengadaan harus tegak lurus dengan aturan. Target kita, bagaimana antara perencanaan dan pelaksanaan dapat sesuai tanpa menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari," ujar Gubernur Mahyeldi.
Ia menambahkan, para pelaksana pengadaan barang dan jasa juga harus memahami, bahwa mereka tidak hanya dituntut untuk dapat bekerja sesuai aturan namun juga harus mampu bekerja cepat dan komunikatif.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) Tri Wahyu Widodo yang hadir sebagai narasumber mengatakan, karena para fungsional pengelola pengadaan barang memiliki fungsi yang sangat strategis, maka perlu adanya komitmen moralitas dari para pelaksananya agar tidak terjebak kedalam perilaku menyimpang.
"Pengelola pengadaan barang dan jasa sangat rentan terhadap godaan pelanggaran, integritas kita akan betul-betul diuji, jika tidak kuat ada konsekwensi hukum menanti, itu tantangannya," jelas Wahyu. (adpsb)
