Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Sabtu 3 Desember 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
104.644 209 102.063 2.372
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Kekosongan Jabatan Wawako Padang, Ganggu Roda Pemerintahan

Jumat, 11 November 2022 | 15:00 WIB Last Updated 2022-11-11T08:00:00Z

 Helmi Moesim.

Padang, Rakyatterkini.com - Kosongnya kursi wakil walikota Padang berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan. Demikian ditegaskan Ketua Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem DPRD Kota Padang, Helmi Moesim. 

"Kekosongkan jabatan wakil walikota ini pasti menggangu jalannya roda pemerintahan. Itu pasti," ungkap Helmi Moesim, baru-baru ini. 

Untuk itu, Helmi Moesim meminta partai pengusung Mahyeldi-Hendri Septa, yaitu PAN dan PKS untuk segera bersepakat mengirim nama ke walikota Padang, dan walikota mengirimkan nama itu ke DPRD. 

"Ketika sudah sampai di DPRD, itu tugas dan kewajiban DPRD. Ternyata kini, belum ada dikirimkan nama-nama calon wawako oleh walikota ke DPRD," kata Helmi Moesim. 

Mekanismesnya, partai pengusung bersepakat mengirimkan satu atau dua nama kepada walikota, dan kemudian oleh walikota mengirim nama-nama itu ke DPRD. 

Menurut Helmi, persolannya terletak di partai pengusung, yaitu PAN dan PKS, yang hingga saat ini belum bersepakat. Padahal, DPP PAN dan DPP PKS sudah menurunkan nama calon wakil walikota tersebut.

"Nah, sekarang persoalannya, di partai pengusung itu belum bersepakat. Dulu PAN yang menurunkan nama dari DPP-nya ke DPC-nya. Semestinya DPC PAN mengirim ke ketua PAN. Setelah itu, PKS mengirimkan pula dua nama, yaitu Mulyadi Muslim dan Muharlion. Namun pada 7 Oktober 2022, masuk ke DPRD, mengirimkan nama Hendri Susanto," ujarnya. 

"Yang memasukan nama itu baru PKS. Sedangkan PAN, kebetulan ketua DPC-nya adalah walikota itu sendiri. Harusnya kedua partai pengusung itu bersepakat mengusulkan ke walikota, dan kemudian baru ke DPRD," ujarnya. 

Helmi Moesim berharap, pimpinan partai, PKS dan PAN segera bersepakat. "Jadi diharapkan kepada pimpinan partai, PKS dan PAN, bersepakatlah, sampaikan lah kepada Kepala Daerah, kalau perlu sesegera mungkin untuk meneruskan ke DPRD." (*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update