 |
| Petugas Solselkab CSIRT saat menerima tanda pengenal. |
Padang Aro, Rakyatterkini.com - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan resmi memiliki tim penangkal insiden siber alias Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dengan nama Solselkab-CSIRT.
Tim CSIRT ini merupakan tim ke-28 dari total 514 kabupaten/kota se-Indonesia.
Peresmian tim ini juga dilakukan bersamaan dengan penyerahan sertifikat Computer Security Incident Response Team (CSIRT) langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Bupati Solok Selatan, diwakili Sekretaris Daerah, Syamsurizaldi mengatakan pembentukan tim ini didasari atas kesiapsiagaan dan keamanan dalam mendukung penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan terpercaya.
Dijelaskan bahwa tim ini memiliki ruang lingkup yang mencakup perangkat daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
Pembentukan tim ini tidak lepas dari penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Solok Selatan. Setelah beberapa kegiatan dilakukan berbasis SPBE ini, terbaru Solok Selatan juga telah menandatangani kesepakatan untuk menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE).
Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, Eko Faisal mengatakan pembentukan tim ini sejalan dengan kebutuhan saat ini hingga ke depan mengenai pengamanan informasi.
Begitu pula dengan penerapan TTE di Solok Selatan, papar Eko, dinilai sangat cepat dibanding dengan waktu biasanya. Sebab, secara normal pengajuan TTE bisa memakan waktu hingga satu tahun namun Solok Selatan bisa mencapai kesepakatan hanya dalam waktu enam bulan.
Sandiman Madya Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN Firman Maulana mengungkapkan Solok Selatan masuk dalam pilot project pembentukan CSIRT di Indonesia dengan total pembentikan sebanyak 32 kabupaten/kota di 2022 ini.
Untuk itu Solok Selatan adalah ke-28 yang daftar CSIRT di BSSN dan melakukan launching dari 514 kab/kota di Indonesia. Jadi masih dua digit dan top 50.
Firman mengatakan ke depan tim ini akan terus ditingkatkan perannya dalam sektor administrasi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mendukung semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi yang berbanding lurus dengan ancaman keamanannya. (alwis)
