 |
| Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar. |
Painan, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat merilis trend pengangguran di daerah itu terus mengalami penurunan sejak dua tahun terakhir.
Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan trend penurunan itu sejalan dengan target pemerintah kabupaten, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat perluasan kesempatan kerja dan mempermudah peluang berusaha.
"Sebab tidak mungkin kesejahteraan itu dapat terwujud tanpa bekerja atau berusaha," ungkap bupati.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret tahun ini tingkat pengangguran terbuka Pesisir Selatan pada 2021 tercatat hanya 13.516 jiwa dari 226 ribu lebih total angkatan kerja.
Capaian pada 2021 terkonfirmasi lebih rendah jika dibandingkan dengan periode 2019 dan 2020, masing-masing 13.770 jiwa dan 15.309 jiwa, bahkan tidak terpengaruh pandemi Covid-19.
Bupati melanjutkan tingkat pengangguran terbuka Pesisir Selatan sepanjang 2021 hanya 5,29 persen atau terpantau lebih rendah dari yang ditetapkan dalam RPJMD yang sebesar 7 persen.
"Kemudian juga di bawah rata-rata provinsi yang pada 2021 lebih dari 6 persen," terang bupati.
Bupati menegaskan upaya menekan angka pengangguran terbuka tidak hanya berhenti sampai di situ, pemerintah kabupaten terus mengupayakan pembukaan lapangan kerja baru dan peluang usaha berbasis komoditi lokal.
Pemerintah kabupaten saat ini sedang membangun sentra atsiri di Kecamatan Lunang, senilai lebih dari Rp14 miliar. Keberadaannya selain menyerap tenaga kerja juga membuka peluang usaha baru.
Kemudian mengembangkan potensi wisata daerah. Industri turunan pariwisata seperti perhotelan, perdagangan dan restoran otomatis bakal menyerap tenaga kerja dan sekaligus membuka peluang usaha.
Pemerintah kabupaten manargetkan sektor pariwisata hingga 2026 mampu menyerap sedikitnya 7.000 orang tenaga kerja lokal, dengan omzet usaha kreatif yang mencapai Rp50 miliar.
Selain memfasilitasi angkatan kerja dengan berbagai ketrampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang diselenggarakan Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan UMKM, sehingga memiliki daya saing sesuai kebutuhan. (baron)
