 |
| Lisda Anggota DPR-RI. |
Painan, Rakyatterkini.com– Sejak Kamis, (1/9/2022) kemarin, pemerintah mulai mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu kepada masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM). Pemerintah lewat Menteri Keuangan menyebut, jumlah anggaran yang disiapkan yakni sebesar Rp24,17 triliun, dimana Rp12,4 triliun diantaranya akan dialokasikan untuk Bansos dalam bentuk BLT.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR-RI, Lisda Hendrajoni di Painan, menegaskan, pengawasan dalam penyaluran Bansos harus ditingkatkan, guna menghindari tangan-tangan nakal dari oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Kita meminta seluruh pihak, agar ikut terlibat dalam pengawasan penyaluran Bansos ini. Jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggungjawab, atau pihak manapun yang memotong Bansos, sehingga tak lagi sesuai jumlah yang seharusnya diterima masyarakat. Saya minta kita semua mengawasi, jangan sampai ada yang disunat,” ujar Lisda kepada Rakyatterkini.com, Jumat (2/9/2022).
Selaku anggota Komisi VIII yang bermitra dengan Kementrian Sosial, Lisda juga mewanti-wanti petugas terkait persoalan data, yang terus menjadi polemik.
“Kita peringatkan lagi soal data, jangan sampai ada temuan lagi manipulasi data, sehingga yang menerima bukanlah yang berhak dan menjadi tidak tepat sasaran, termasuk dengan data ganda, jangan ada petugas yang coba-coba bermain di sini,” tegas Lisda.
Terkait BLT yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat, Lisda mengaku cukup senang mendengar kabar tersebut, khususnya untuk menjaga daya beli masyarakat, sebagai antisipasi dampak dari kenaikan harga BBM.
“Dengan adanya BLT ini, tentunya untuk meningkatkan daya beli masyarakat sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Kita mendukung program ini, karena memang berpihak pada rakyat kecil, dibandingkan dengan subsidi BBM yang fakta di lapangan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang sudah berkecukupan,” tutur Anggota DPR-RI dari Fraksi Nasdem tersebut.
Politisi asal Sumatera Barat itu, juga berharap pemerintah konsisten dalam menjalankan program, termasuk dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp24, 17 triliun.
"Semoga BLT BBM tersebut benar-benar akan diberikan kepada sebanyak 20,65 juta KPM atau masyarakat miskin senilai Rp600.000. Termasuk konsisten dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp24,17 triliun,” pungkasnya. (Baron)
