 |
| Wahyu Yudistira. |
Kota Solok, Rakyatterkini.com - Kiprah pers nasional tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Bisa dikatakan perkembangan kebebasan pers selalu beriringan dengan perkembangan demokrasi.
Pers dan kebebasan pers layaknya anak kandung yang akan tumbuh atau tenggelam seiring dengan subur atau keringnya demokrasi. Tidak berlebihan, jika pers secara fungsional menjadi pilar, media dan penjaga demokrasi
Menyangkut hal tersebut, Ketua DPC Media Online Indonesia (MOI) Kota Solok, Wahyu Yudistira mengemukakan, pers memiliki tanggungjawab yang besar sebagai agen kebudayaan. Pers juga menentukan kemana sebuah peradaban akan dibawa. Karena itu, peran pers dalam membawa informasi yang baik, harus tetap berjalan dengan maksimal, seiring dengan perlindungan yang diberikan oleh negara.
Pernyataan itu dikemukakannya ketika berbincang-bincang dengan awak media di sela-sela gebyar memperingati HUT RI ke-77 di Kelurahan Sinapa Piliang, Kota Solok, yang didampingi salah seorang pemangku Adat Sinapa Piliang, A. Dt. Rangkayo Basa, Minggu 28 Agustus 2022.
Menurutnya, insan pers juga berperan besar dalam menyehatkan masyarakat dan pemerintahan melalui edukasi yang diberikan. Dan, dengan terlindunginya ekosistem media, menjadi jaminan pada konten pemberitaan yang baik.
Ega, sapaan akrab wartawan senior itu berharap, gagasan pers sebagai pilar keempat bisa menjadi komitmen yang kuat para insan pers. Selain itu, juga taring yang dimiliki insan pers dalam memberikan kontrol sosial, bagaikan sebuah ramuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang ada dalam masyarakat, termasuk pemerintahan.
"Pers sangat berperan besar untuk mendorong partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang terencana, dan menjaga kondisi daerah dalam keadaan kondusif. Namun, sangat disayangkan, SDM yang ada itu dianggap bagaikan musuh yang akan memerangi, sehingga keterlibatan pers dibatasi, kekompakan diporak-porandakan, demi lajunya komitmen pemangku jabatan bersama lembaga yang ada, atau dengan pihak ketiga yang menjadi pilihan mereka," tuturnya.
Untuk itu, ia menegaskan insan pers tidak boleh lemah, terutama Media Online Kota Solok, dimana seluruh data yang dibutuhkan, bisa didapatkan dengan mempergunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
"Kita ketahui UU KIP memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, baik dari pemerintah daerah, dari lembaga daerah, ataupun dari BUMD dan BUMN yang ada dalam daerah. Informasi itu wajib diberikan, dan seadainya ditutupi, negarapun memberikan jaminan akan memberikan penindakan," tegasnya lagi.
Ega berpesan kepada seluruh insan pers, besarnya peran pers sebagai pilar keempat untuk memperjuangkan kepentingan publik, yang memproduksi berbagai macam nilai-nilai keleluhuran, keagungan yang sempurna dari peradaban yang bebeda, adalah tanggungjawab yang besar yang membutuhkan energi ekstra.
"Itu harus tetap dilakukan, walaupun tidak diiringi dengan pandangan positif oleh pemerintahan yang ada," bebernya. (dd)
