Notification

×

Iklan

Wabup Richi Aprian: Kita Harus Mampu Memahami Peran Masing-masing

Jumat, 22 Juli 2022 | 14:36 WIB Last Updated 2022-07-22T08:38:38Z

Wabup Richi Aprian pada Focus Group Discussion (FGD) di Emersia Hotel Batusangkar.
 

Tanah Datar, Rakyatterkini.com - Guna memberikan gambaran reformasi birokrasi secara umum dan memenuhi sasaran reformasi birokrasi nasional, maka pemerintah daerah lewat Bagian Organisasi Setdakab Tanah Datar, melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di Emersia Hotel Batusangkar.


Reformasi birokrasi di negara Indonesia telah dimulai sejak peristiwa tahun 1998 lalu. Dan, sampai saat ini, masih terus berbenah untuk mencari format yang pas dan mengembangkannya. Demikian dikemukakan Wakil Bupati Richi Aprian saat membuka FGD Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kamis (21/7/2022) di Emersia Hotel dan Resort Batusangkar. 


"Semua kita mungkin telah mendengar tentang binatang dinosaurus yang saat ini punah, namun masih ada beberapa yang bertahan dan masih ada sampai sekarang seperti komodo yang berada di Pulau Komodo Provinsi NTT. Kenapa komodo masih bertahan sampai sekarang? Jawabannya karena komodo mampu beradaptasi dengan baik. Begitulah kira-kira dengan birokrasi, kita juga harus bisa beradaptasi dengan tuntutan kemajuan zaman, sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat mampu kita jawab dan penuhi," ujar Wabup Richi. 


Kajian tentang reformasi birokrasi menurut Richi Aprian sudah ada sejak dulu, tinggal bagaimana mengimplementasikannya saja. 


"Yang terpenting kita harus mampu memahami peran masing-masing," tegasnya. 


Di kesempatan itu, Wabup Richi juga berharap pada kegiatan FGD ini bukan lagi teori yang akan dibahas, melainkan seharusnya yang timbul adalah sikap mental terkait dengan birokrasi ideal di Pemda Tanah Datar. 


Sebelumnya, Kabag Organisasi Irsyad dalam laporannya menjelaskan bahwa FGD Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ini, bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai reformasi birokrasi secara umum dan khususnya terkait dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yaitu delapan area perubahan reformasi birokrasi. 


Selain itu, menurut Irsyad juga untuk mengidentifikasi dan membahas permasalahan seputar pelaksanaan reformasi birokrasi dan membahas harapan pelaksanaan reformasi birokrasi serta pelaksanaannya di lingkungan Pemkab. 


"FGD  memiliki sasaran yang ingin dicapai, yakni kesamaan pandangan mengenai kedudukan dan arti penting roadmap reformasi serta komitmen bersama untuk melaksanakan dan mengawal pelaksanaannya," jelasnya. (Farid)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update