 |
| Gubernur Mahyeldi pada Rakor TPID se-Sumbar di Batusangkar. |
Batusangkar, Rakyatterkini.com - Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Gunawan Wicaksono ungkap jika Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi hanya sebesar 1.40 persen. Artinya, ini meningkat bila dibandingkan realisasi April 2022 sebesar 0,66 persen, sehingga secara tahunan inflasi Sumatera Barat mencapai 5,18 persen.
"Realisasi inflasi Sumatera Barat ini tercatat meningkat di atas level sasaran inflasi nasional sebesar 4 dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi tahunan Sumatera Barat selama tiga tahun terakhir (2019-2021) yang sebesar 1,96 persen," tutur Gunawan Wicaksono pada rapat koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se - Sumatera Barat, di Ballroom Emersia Hotel Batusangkar, Jumat (1/7/2022).
Rakor bertemakan 'Sinergitas Pengendalian Inflase di Tengah Pemulihan Ekonomi dan Ketidakpastian Global' itu turut dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, Kepala Biro Perekonomian Sumbar, Kepala Lestari Bulog Kanwil Sumbar, Pimpinan BI Perwakilan Sumbar dan Anggota TPID Provinsi Sumatera Barat.
Menurut Gunawan, realisasi inflasi Sumbar juga berada pada peringkat inflasi kedua tertinggi secara tahunan di wilayah Sumatera, setelah Provinsi Bangka Belitung yang mencatat realisasi inflasi sebesar 6,97 persen. Ia menambahkan, inflasi di provinsi ini di tahun 2022 diperkirakan terakselerasi didorong oleh peningkatan harga pada berbagai komponen inflasi. Baik inflasi inti/core inflation, inflasi komoditas pangan bergejolak/volatile foods, maupun inflasi tarif yang diatur oleh pemerintah/administered prices.
"Sementara dari sisi pemerintah, terdapat berbagai penyesuaian kebijakan yang dilakukan di tahun 2022, termasuk penurunan dan pencabutan subsidi PPBM bagi mobil baru, kenaikan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 12 persen. Kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen, kenaikan Bahan Bakar Minyak ( BBM ), kenaikan Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRt), serta rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) akan mendorong inflasi di tahun ini," sebutnya lagi.
Selain itu, perbaikan harga komoditas global dan terbatasnya pasokan minyak nabati, mendorong permintaan terhadap komoditas CPO di Indonesia yang hingga saat ini, berdampak terhadap kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Sementara itu, fluktuasi mata uang rupiah dan kebijakan tappering off The Fed diperkirakan berdampak pada transmisi inflasi ke sisi domestik .
"Nah, menindaklanjuti berbagai faktor peningkatan inflasi di tahun 2022, sudah semestinya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bergerak lebih sigap dalam merespon berbagai kenaikan harga, terutama pada komoditas-komoditas yang masih dapat dikendalikan oleh daerah," ungkapnya seraya menambahkan salah satu isu inflasi yang saat ini perlu menjadi perhatian adalah meningkatnya harga komoditas pada periode Ramadhan - Idul Fitri yang saat ini berlanjut. Bahkan, setelah periode hari raya tersebut berlalu.
Sebagai perbandingan inflasi kawasan Sumatera, realisasi inflasi Sumatera Barat pada Mei 2022, tercatat berada pada level yang cukup tinggi dan secara bulanan, Sumbar menjadi provinsi yang mengalami inflasi tertinggi di kawasan Sumatera. Secara tahunan, realisasi inflasi Sumatera Barat juga menjadi yang tertinggi kedua di wilayah Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung dengan realisasi inflasi sebesar 6,97 persen.
Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya menyebutkan, sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergitas mengendalikan inflasi untuk menjamin stabilitas harga.
Terkait inflasi di Sumbar, katanya, masih terkendali. Yang perlu diketahui upaya yang dilakukan itu bukan menekan inflasi, tapi mengendalikannya agar daya beli masyarakat tetap ada. Sehingga, geliat produksi di tingkat UMKM tetap ada.
"Membaiknya kondisi pandemi COVID-19, progress vaksinasi nasional yang juga meningkat, mendorong kebijakan mengurangi aktivitas oleh pemerintah sejak akhir tahun 2021. Setelah selama dua tahun terakhir dibatasi, dengan pelonggaran aktivitas masyarakat mendorong kenaikan permintaan dan kembali berjalannya dunia usaha, yang menyebabkan kenaikan permintaan dan kenaikan harga berbagai komoditas," tutur gubernur.
Ia mencontohkan, harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging, ayam ras, dan telur ayam ras tercatat meningkat di wilayah Sumatera Barat. Ini sebagai dampak adanya kenaikan biaya produksi, akibat kenaikan harga pakan unggas maupun adanya keterbatasan pasokan komoditas pertanian, akibat curah hujan yang cukup tinggi dan hasil panen yang kurang maksimal.
"Jadi, upaya pengendalian inflasi daerah perlu segera dilakukan, terutama untuk meredakan harga komoditas tersebut di jangka pendek melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan operasi pasar murah dan koordinasi pemenuhan pasokan bekerjasama dengan wilayah lain yang surplus," tegasnya lagi.
Terkait cabai merupakan salah satu pemicu inflansi di Sumbar, Mahyeldi minta Dinas pertanian perlu mencari alternatif dengan mencari daerah yang cocok untuk menanam cabai, sehingga tidak lagi menjadi penyebab dari iklim. Ia juga mengemukakan, dalam pertemuan gubernur se-Sumatera telah sepakat untuk menekan inflansi, termasuk permasalahan infrastruktur.
Selain itu, menjaga keseimbangan suplai sangat penting agar ketika perekonomian sudah pulih dan daya beli masyarakat sudah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga, khususnya kebutuhan pokok.
"Penurunan harga bahan pokok turun, disebabkan sudah mulainya pasokan dari daerah masuk ke Sumbar. Diminta semua pihak bisa bersinergi menjaga tidak terjadi inflansi," papar Mahyeldi. (Rel)
