 |
| Gubernur Sumbar kunjungi korban gempa di Pasbar, beberapa bulan lalu. |
Padang, Rakyatterkini.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, mencatat setidaknya 684 bencana alam terjadi sepanjang tahun 2021 di berbagai daerah di ranah ini. Rangkaian bencana tersebut, didominasi puting beliung dan banjir dikarenakan cuaca ekstrim serta curah hujan yang tinggi dengan total mencapai 400 kejadian.
Kejadian bencana yang merata di 19 kabupaten/kota tersebut, menurut Kepala BPBD Sumbar, Jumaidi, berdampak pada 1.665 jiwa dan 1.186 KK serta 87 unit bangunan rumah dengan total kerugian mencapai Rp12,4 miliar lebih.
Lalu, apa saja yang sudah dilakukan BPBD Provinsi Sumbar, terkait bencana sepanjang 2021 tersebut? Jumaidi menjelaskan, BPBD menjalankan langkah-langkah penanganan kebencanaan sesuai standar operasional prosedur (SOP) bersama dengan institusi terkait.
Diantaranya penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, hingga pemulihan sarana dan prasarana vital.
"Untuk penganggaran, selain dana BTT, kalau ada SK tanggap darurat, maka untuk bencana yang lain disupport oleh provinsi dalam bentuk logistik dan sarana prasana lain sesuai jenis bencananya. Support provinsi tersebut baik oleh BPBD, Dinsos, BMCKTR, PSDA, Balai Sungai, Baznas dan lain-lain," kata Jumaidi, saat dihubungi, Kamis (30/6/2022).
Namun, lanjut dia, itu tidak berlaku untuk semua bencana, tergantung skalanya, apakah ringan, sedang atau berat.
"Kalau bencana itu ringan dan bisa hanya diatasi setingkat kecamatan atau kabupaten dan kota, tentu sudah teratasi oleh daerah masing-masing. Data 684 bencana tahun 2021 itu adalah akumulasi kejadian ringan, sedang dan berat," jelasnya.
Sementara itu, terkait bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman, Kabid Kedaruratan & Logistik BPBD Sumbar, Rumainur, mengungkapkan, Pemprov sejauh ini telah melakukan pendampingan terhadap dua kabupaten tersebut, dalam melakukan pendataan kerusakan baik pemukiman, insfrastruktur maupun sektor pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
"Dalam hal ini yang sudah selesai pendataannya dan sudah selesai di verifikasi adalah Kabupaten Pasaman. Sedangkan untuk Kabupaten Pasaman Barat masih menunggu proses finalisasi verifikasi data berupa kelengkapan by name by addres," ujar Rumainur.
Selanjutnya, juga telah dilakukan pendampingan dalam proses rencana pelaksanaan pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna) yang disusun oleh masing-masing kabupaten yang merupakan bagian dari Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang menjadi dasar rekomendasi Gubernur Sumbar untuk pengajuan bantuan rehabilitasi ke tingkat pusat (BNPB dan Kementrian terkait).
"Langkah lainnya adalah pendampingan dan koordinasi dalam pembangunan Huntara (Hunian Sementara) yang banyak dilaksanakan oleh pihak ketiga. Sedangkan pembangunan Huntap (Hunian Tetap) akan dibantu oleh BNPB dan telah dilakukan persentasi kesiapan oleh Pemkab Pasaman di BNPB dan kementrian PU yang didampingi oleh BPBD Provinsi. Sedangkan Kabupaten Pasaman Barat masih dalam proses penetapan SK Huntap," sambung Rumainur.
Sementara itu, untuk distribusi logistik, Dinas Sosial Provinsi Sumbar, menurut Peksos Ahli Muda Dinas Sosial Sumbar, Iskandar, Dinsos telah mendistribusikan logistik berupa permakanan dari APBD Provinsi Sumbar, juga dari Kementerian Sosial yang diserahkan ke gudang logistik Dinsos Kab Pasaman Barat dan Pasaman yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana di kedua kabupaten berupa mie instan, air mineral, kopi, susu kental, teh dan gula pasir.
"Dinsos juga mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana), petugas terkait bencana Pasbar dan pasaman dari Dinsos Provinsi dan Dinsos Kabupaten Kota se-Sumatera Barat selama masa tangga," paparnya. (Rel)
