Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Minggu 24 Juli 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
103.888 23 101.514 2.351
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Forum Wartawan Pro Rakyat Terbentuk, Siap Kontrol Kebijakan Pemerintah di Kuansing

Jumat, 08 Juli 2022 | 00:15 WIB Last Updated 2022-07-08T01:47:44Z

Inilah Forum Wartawan Pro Rakyat terbentuk di Kuansing, Riau.
 

Kuansing, Rakyatterkini.com - Para insan pers yang bertugas di Kabupaten Kuansing, Riau, sepakat membentuk kepengurusan Forum Wartawan Pro Rakyat Kuansing (FWPRK), di salah satu restoran di Kota Teluk Kuantan, Kamis 7 Juli 2022. 


Dalam pertemuan yang dihadiri 20 jurnalis itu, sepakat menunjuk Hendrianto, jurnalis Riauin.com sebagai Ketua dan Roder Alvaro jurnalis RiauBisa.com selaku Sekretaris untuk memimpin FWPRK ke depan. 


Usai terpilih sebagai ketua, Hendrianto berjanji akan merangkul para wartawan lainnya, yang bertugas di Kuansing ke dalam FWPRK untuk bersama memperjuangkan hak dan harkat martabat rekan-rekan dari ketidakadilan.


"20 jurnalis yang tergabung dalam FWPRK ini, kami pastikan tidak tergabung dan tidak akan bergabung dalam MCK (Media Center Kuansing) yang sebelumnya sudah terbentuk di Kuansing. 


Hari ini, resmi kami bentuk satu wadah untuk memperjuangkan hak-hak kami sebagaimana mestinya. Dan FWPRK dibentuk bukanlah untuk membenci pemerintah, tapi untuk kontrol sosial agar berjalan lurus sesuai  peraturan perundang-undangan. 


Sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan keberadaan Pers yang independen dan bukan media pesanan pemerintah," tegas Hendrianto berapi-api.


Di kesempatan itu, Roder wartawan RiauBISA com menambahkan, dirinya selaku jurnalis di Kuansing, merasa risih dengan pola dan kebijakan yang telah mengkubu-kubukan sesama pekerja pers oleh oknum.


"Atas dasar inilah kami menilai perlu membentuk forum ini. Supaya dapat menjalankan profesi wartawan sesuai kaidah jurnalistik dan harapan rakyat, khususnya Kuansing.


Jadi, kami akan memperjuangkan ketika ada pihak-pihak yang dizholimi dari kebijakan pemerintah. Karena itu, FWPRK menilai harus ada keseimbangan dan independensi pemberitaan, bukan tanpa pesanan. Secara cepat dan lugas kita akan ungkap ke publik," kata Roder. (rel)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update