Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Jumat 1 Juli 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
103.852 25 101.477 2.350
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Wawako Zohirin Sayuti Ikuti Rakor Pemberantasan Korupsi

Selasa, 21 Juni 2022 | 21:59 WIB Last Updated 2022-06-21T14:59:56Z

Wawako Zohirin Sayuti.
 

Sawahlunto, Rakyatterkini.com - Wakil Walikota Sawahlunto, Zohirin Sayuti didampingi Sekdako, Ambun Kadri ikuti Rakor (Rapat Koordinasi) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumbar, di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Selasa (21/6/2022).


Di samping Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri hadir langsung, acara ini juga dihadiri Deputi Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi, KPK RI, Agustina Arumsari, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Dessy Adin, Gubernur Mahyeldi, Bupati/Walikota, Sekda serta Inspektur se-Provinsi Sumatera Barat.


Ketua KPK RI, Firli Bahuri, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah kabupaten/kota, yang telah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan tetap berpegang teguh untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta jauh dari tindakan-tindakan korupsi yang dapat mencoreng nama baik pemerintahan.


“Mari tetap kita jaga aturan dan perundang-undangan yang berlaku, agar pemerintahan baik di Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten/kota di Sumbar ini, tetap bersih dan jauh dari tindak pidana korupsi,” tegasnya.


Firli berharap kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di tiap daerah lebih dimaksimalkan. Karena menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup efektif hanya dengan penindakan, melainkan lebih efektif dengan pendekatan pendidikan masyarakat dan pendekatan pencegahan.


“Ada 7 Indikator pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia (IPM), pendapatan perkapita dan angka genio ratio, dan hendaknya ini mnejadi acuan dari pemerintah daerah, dalam mencapai hal tersebut,” ungkapnya. (Ris1)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update