 |
| Rapat koordinasi dan workshop PPID. |
Bukittinggi, Rakyatterkini.com - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dihimbau untuk memperkuat komitmen dalam pelayanan informasi publik yang terbaik, dan memberikan kontribusi positif bagi keterbukaan informasi publik Sumbar.
Harapan itu disampaikan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumbar, Nofal Wiska, saat membuka rapat koordinasi (Rakor) dan workshop PPID lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di Aula Istana Bung Hatta, Kota Bukittinggi, Selasa (28/6/2022).
Menurut Nofal, keterbukaan informasi publik (KIP) tidak hanya menjadi beban dan tanggungjawab PPID utama, PPID Pelaksana maupun Dinas Kominfotik Sumbar semata, melainkan menjadi tanggungjawab seluruh OPD.
Masing-masing OPD, lanjut Nofal, mulai dari satpam hingga kepala OPD harus memahami alur KIP. Karena banyak kasus sengketa informasi disepanjang tahun 2021 dan 2022 ini yang terjadi akibat ketidakpahaman ASN atau karyawan OPD tentang KIP.
Pada prinsipnya KIP itu sangat mudah. Intinya koordinasi dan komunikasi. Karena itu, melalui forum ini bisa kita carikan solusi terhadap berbagai kendala yang ada selama ini. Target tahun ini Sumbar jadi provinsi informatif. Ini beban dan tanggungjawab kita bersama, tambah Nofal.
Sekretaris Diskominfotik Sumbar, Widya Prima Hatta, melaporkan, kegiatan yang berlangsung hingga 30 Juni ini bertujuan mewujudkan KIP sebagaimana amanat UU Nomor 14 Tahun 2008.
"Melalui rakor dan workshop ini kita berharap bisa terwujud sinkronisasi dan sinergitas serta meningkatnya pemahaman PPID Pelaksana maupun PPID Pembantu terhadap keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas layanan informasi," jelas Widya. (mmc)
