Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Sabtu 3 Desember 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
104.644 209 102.063 2.372
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Pemkab Solok Raih Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2021

Sabtu, 28 Mei 2022 | 01:23 WIB Last Updated 2022-05-27T23:14:25Z

Bupati Solok, Epyardi Asda terima Opini WTP terhadap LKPD 2021.


Solok, Rakyatterkini.com - Pemerintah Kabupaten Solok meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021.


Itu setelah Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Yusna Dewi menyerahkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada  Bupati Solok, Epyardi Asda di Aula  Gedung BPK Perwakilan Sumbar, Jumat (27/5/2022). 


Penyerahan Opini WTP tersebut disaksikan Ketua DPRD Dodi Hendra. Dalam sambutannya Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusnadewi mengatakan, pada saat ini merupakan kali pertama dilaksanakan penyerahan secara langsung dengan tatap muka setelah adanya pandemi covid-19. 


"Juga saat ini masih suasana bulan Syawal, maka dari itu Kami Ucapkan Minal Aidin Wal Faizin mohon maaf lahir dan batin," Kata Yusnadewi.


Disebutkan Yusnadewi, Pemkab Solok, Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat telah menyerahkan laporan keuangan pada tanggal 28 Maret 2022 lalu. Hal ini lebih cepat 3 hari dari tanggal yang telah ditentukan. Setelah melaksanakan pemeriksaan, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil LKPD Kabupaten Solok dan dua kabupaten/kota Lainnya.  


"Namun masih ada beberapa kelemahan dalam sistem pemerintahan yang masih perlu diperbaiki," sebutnya.


Maka dari itu, lanjutnya, ia berharap kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil laporan sesuai dengan Pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara.


Selain itu, ia mengimbau kepada ASN harus mematuhi aturan mengenai keuangan, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam melaksanakan tugasnya. Persoalan yang sering terjadi adalah mengenai aset daerah. Karena itu, optimalkan aset daerah bisa menjadi kunci LKPD. (DD)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update