Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Minggu, 1 Mei 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
103.787 105 101.335 2.347
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Bupati Solok Kecewa dengan Kebijakan Menteri Pendidikan

Sabtu, 30 April 2022 | 09:59 WIB Last Updated 2022-04-30T02:59:50Z

Wawancara bupati Solok terkait dunia pendidikan di Kab. Solok.


Solok, Rakyatterkini.com - Bupati Solok, Epyardi Asda  ungkapkan kekecewaanya terhadap Kebijakan Menteri Pendidikan yang tidak memperhatikan permasalahan pendidikan di Kabupaten Solok.


Kekurangan tenaga pendidik menjadi sebuah preseden buruk bagi dunia pendidikan Kabupaten Solok. Ini terungkap saat pertemuan kepala sekolah dan pengawas SD dan SMP se-Kabupaten Solok, Kamis 28 April 2022.


Bupati Solok menyoroti kebijakan menteri pendidikan terutama pada daerah terisolir, dimana masih ada sekolah negeri yang hanya mempunyai seorang guru PNS. 


Disebutkan bupati seperti SMP 5 Lubuk Tareh, Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, hanya ada satu guru ASN. Selebihnya guru honorer. 


Di SD 14 Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, juga hanya kepala sekolah saja yang guru ASN, selebihnya tenaga honorer. Di kecamatan Tigo Lurah, bahkan tenaga guru di beberapa sekolah didominasi guru honorer. Akibatnya, proses belajar dan mengajar menjadi kurang lancar.


Menurut Epyardi Asda, secara umum di Kabupaten Solok masih kekurangan guru. Kekurangan ini ditutupi oleh guru honor yang notabenenya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, persoalan pendidikan di daerah tertinggal sudah memasuki stadium akut. 


Guru yang berstatus PNS tidak betah mengajar di sana. Banyak diantaranya yang minta pindah dengan berbagai alasan. Kekosongan guru ini ditutupi oleh guru honor, tutur bupati.


“Banyak yang menjadi catatan kami, tapi yang paling krusial yakni permintaan penambahan pegawai negeri di sejumlah sekolah, apalagi daerah terisolir, ”tegasnya.


"Sebagai Bupati Solok saya sangat kecewa dengan sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Seharusnya dia turun ke daerah. Banyak yang menjadi catatan kami, tapi yang paling krusial yakni permintaan penambahan pegawai negeri di sejumlah sekolah, apalagi daerah terisolir, ”ujarnya


Pemkab Solok protes keras kepada kemendikbud ini, agar dia benar-benar memperhatikan tingkat pendidikan, jangan hanya kota saja. Kami akan membuat surat terbuka kepada presiden,” tegasnya.


Bupati prihatin dengan masalah ini, saya bertekad kalau itu wewenang Pemkab Solok, saya akan mengusahakan semaksimal mungkin. Seperti permintaan kepala sekolah yang kekurangan mobiler, listrik, air, laboratorium, akses jalan yang tidak memadai dan sarana prasarana lainnya, Insya Allah secepatnya akan saya penuhi," tegasnya.


Selanjutnya ia mengatakan ada satu permintaan kepala sekolah yang tidak bisa saya penuhi, karena bersifat prinsip dan itu tidak bisa saya tolong, yaitu permintaan penambahan guru. Karena masalah itu wewenang pemerintah pusat,” kata Epyardi.


Ditambahkan bupati, terkait kondisi ini saya sangat sedih sekali, seolah-olah tidak ada kepedulian dari pemerintah pusat. Coba bayangkan, sebuah sekolah yang jumlah muridnya ratusan, hanya satu guru PNS, bahkan ada kepala sekolah merangkap sebagai tata usaha, itukan tidak adil namanya, "tambah Politisi PAN  itu.


Bagaimana mau meningkatkan pendidikan. Ditambah lagi pemerintah justru melakukan moratorium pengangkatan guru. Sementara pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) begitu banyak syarat, ” jelasnya.


Dijelaskan Bupati, Solok ini daerahnya perbukitan, banyak daerah kita yang masih terisolir, apalagi waktu tempuh untuk ke ibukota sangat jauh. 


Mereka (guru) tidak bisa langsung ke ibu kota kecuali memutar dulu ke kabupaten tetangga, semangat mengajar guru tinggi, IPM mereka bagus, malah tidak dapat lagi tunjangan daerah terisolir, seharusnya ditingkatkan malah dihapus. Jadi dasar pemikirannya apa, “kata Epyardi.


Ke depannya dia berharap, agar indeks pembangunan manusia Kabupaten Solok meningkat, maka mau tak mau fasilitas pendidikan di daerah terisolir ini harus dilengkapi. Tidak mungkin kita bisa bicara kualitas jika sarana dan prasarana tak memadai. Begitu juga dengan kualitas guru, mana mungkin murid bisa berprestasi jika yang mengajarnya tak memiliki kompetensi,” katanya.


Dikatakan, pendidikan merupakan sektor utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Kinerja pendidikan juga merupakan indikator dari kemajuan suatu daerah. Sehingga urusan pendidikan menjadi urusan wajib dalam pemerintahan.


Sebagai urusan wajib, pendidikan mendapatkan alokasi dana yang cukup besar. Kinerja sektor pendidikan ini juga merupakan salah satu variable penentu tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). 


Tingkat indeks pembangunan manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan itu juga sangat ditentukan oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.


Disisa masa jabatannya sebagai bupati, dirinya berjanji akan memberikan perhatian serius kepada dunia pendidikan Kabupaten Solok. Perhatian itu tentu dalam bentuk melengkapi sarana dan prasarana yang memenuhi standar menimal dan membenahi manajemen sekolah, "pungkasnya. (dd)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update