Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Kamis 29 September 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
104.644 209 102.063 2.372
sumber: corona.sumbarprov.go.id

BPN Serahkan 63 Sertifikat dari 90 Usulan, Semua Aset Pemkab Tn.Datar

Jumat, 22 April 2022 | 13:20 WIB Last Updated 2022-04-23T00:25:17Z

Kapala BPN serahkan sertifikat kepada Wabup di ruang kerja.
 

Tanah Datar, Rakyatterkini.com - Wakil Bupati Richi Aprian mewakili Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, menerima 63 sertifikat atas aset-aset pemerintahan kabupaten yang diserahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar, Rubito. 


Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana bersama Sekretaris Panitia Pensertifikatan Aset BMD/BMN, Maria Susanti dan Koordinator Penetapan Hak Tanah, Febrina Bachtiar dari BPN Tanah Datar, Kamis (21/4/2022) di ruang kerja wabup. 


Kepala BPN Rubito mengemukakan, penyerahan sertifikat itu sebagai bentuk tindaklanjut perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah bersama BPN Tanah Datar. 


"Tindaklanjut perjanjian kedua instansi, dari 90 sertifikat yang diusulkan,  63 sertifikat yang telah selesai dan diserahkan hari ini. Sedangkan 27 buah sisanya masih dalam proses," katanya. 


Dengan telah terbitnya sertifikat, Rubito berharap, pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD) semakin baik. 


"Aset BMD yang kita sertifikatkan berupa sertifikat sekolah dasar, Puskesmas Pembantu, jaringan jalan kabupaten dan saluran irigasi. Dan diharapkan sertifikat ini menjadikan aset Pemda, memiliki kepastian hukum sehingga pengelolaan aset BMD menjadi semakin baik," katanya. 


Sementara itu, Wabup Richi Aprian menyampaikan ungkapan dan ucapan terima kasih atas telah terbitnya sertifikat BMD itu. 


"Terima kasih Pak Rubito atas kerjasama dan tindaklanjutnya ini, masih banyak aset pemerintah daerah yang bakal kita berikan kepastian hukum seperti ini. Dan, tentunya kami tetap berharap bantuan dan kerjasama BPN Tanah Datar," katanya. 


Dikatakan Wabup, ia sepakat dengan kepala BPN, yakni dengan adanya sertifikat memberikan kepastian hukum terhadap seluruh aset Pemda. 


"Dengan tersertifikasi, maka pendataan dan pengamanan BMD akan semakin mudah dan pasti, sehingga pemanfaatan dan penertiban bisa dimaksimalkan sesuai peruntukannya. Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen kita dalam melakukan manajemen aset daerah. Diujung nantinya, semua aset juga diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD," tukasnya. (Farid)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update