 |
| Presiden Joko Widodo. (Ist). |
Jakarta, Rakyatterkini.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Para menteri hingga ketua lembaga diminta merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk UMKM hasil produksi dalam negeri.
Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ini dikeluarkan pada 30 Maret 2022, sebagaimana salinannya seperti dikutip dari detikcom, Kamis (31/3/2022).
Inpres ini ditujukan ke sejumlah pejabat sebagai berikut:
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Staf Kepresidenan;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Para Gubernur; dan
10. Para Bupati/Wali Kota.
Berikut bunyi diktum pertama instruksi presiden:
1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
4. Mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp 400.000.000.000.000,00 (empat ratus triliun rupiah) untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
5. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
6. Menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, termasuk roadmap peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1.000.000 (satu juta) produk tayang dalam Katalog Elektronik.
7. Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.
8. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat
puluh persen).
9. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal.
10. Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
11. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/Artisan pada semua kontrak kerja sama.
12. Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.
14. Melakukan kolaborasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan mengupayakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok industri global.
15. Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Diktum kedua berisi instruksi khusus kepada sejumlah menteri dan ketua lembaga. Sedangkan diktum ketiga menjelaskan soal pendanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Pendanaan untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jokowi Jengkel dengan Impor
Sebelumnya, banyaknya produk impor di Indonesia membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel. Jokowi bahkan menyebut kata 'bodoh', reshuffle, hingga melarang tepuk tangan saat memberikan arahan di depan para kepala daerah hingga menteri.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberi arahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia. Acara ini ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3).
Jokowi menyinggung susahnya belanja produk dalam negeri. Jokowi kemudian menyentil kementerian-kementerian dan di momen inilah dia menyinggung reshuffle.
"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah, heeeeh saya itu, kayak gini nggak bisa jalan," kata Jokowi.
"Sudah di depan mata, uangnya ada, uang uang kita sendiri, tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit," imbuh Jokowi. (*)
