Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Minggu 24 Juli 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
103.888 23 101.514 2.351
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Paripurna DPRD Padang, Ini Empat Ranperda Inisiatif yang Disampaikan

Senin, 07 Februari 2022 | 16:30 WIB Last Updated 2022-02-08T01:44:33Z

Wakil Ketua DPRD Padang, Arnedi Yarmen menerima draf ranperda inisiatif dari anggota DPRD.


Padang, Rakyatterkini.com  -  Rapat paripurna DPRD Padang, dengan agenda penyampaian Ranperda Inisiatif 2022, Senin 7 Februari 2022, dihadiri Pj Sekdako Fitriati.


Paripurna dipimpin Wakil Ketua Arnedi Yarmen, didampingi unsur pimpinan, Ilham Maulana, Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar dan anggota dewan lainnya.


Ranperda Inisiatif disampaikan oleh anggota DPRD, Zulhardi Z Latif dari Fraksi Golkar PDI Perjuangan.


Ada 4 Ranperda Inisiatif DPRD Kota Padang Tahun 2022 yang disampaikan dalam paripurna yakni, Ranperda tentang Kearsipan, Ranperda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Ranperda Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Ranperda Masjid Paripurna Kota Padang.


Pj Sekda dan pimpinan sidang mendengarkan penyampaian ranperda inisiatif.

Dikatakan, yang melatar belakangi perlunya diusulkan Ranperda tentang Kearsipan adalah melalui studi awal, terutama melalui Desk Study dengan menelusuri berbagai kepustakaan.


Literatur terkait dengan kearsipan untuk bagaimana meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan yang prima melalui kebijakan kearsipan, norma dan standar, prosedur dan kriteria kearsipan yang ideal untuk terwujudnya pengelolaan arsip yang baik dalam mewujudkan good governance, serta bagaimana sistem pertanggungjawaban pengelolaan arsip yang tepat terukur untuk menjamin kearsipan yang baik.


Selanjutnya dasar hukum yang dipakai, telah disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tidak bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.


Kemudian yang melatar belakangi perlunya diusulkan Ranperda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan yaitu suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi kerakyatan sebagai kekuatannya. 


Anggota DPRD ikuti paripurna.

Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan dan kuasai. 


Tujuan ekonomi kerakyatan tersebut pada dasarnya adalah untuk membantu rakyat miskin dalam memenuhi derajat kebutuhan dasar melalui pembangunan ekonomi berskala kecil dan menengah.


Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, selanjutnya disebut Undang-Undang UMKM. 


Sementara yang melatarbelakangi perlunya diusulkan Ranperda tentang Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Padang telah berlangsung dalam beberapa kurun waktu 11 tahun yang lalu pasca terjadinya bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, longsor maupun bencana banjir rob pantai.


Zulhardi Z Latif, sampaikan empat ranperda inisiatif.

Untuk upaya pembangunan perumahan bertujuan berupa pembangunan rumah susun, baik yang dikelola langsung oleh pemerintah maupun swasta. 


Namun kenyataan selama ini dinilai belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. 


Sementara untuk Ranperda Masjid Paripurna Kota Padang, masjid paripurna adalah masjid yang manajemen, pengembangan sumber daya, dan tata kelola dilakukan oleh pemerintah kota Padang atau masjid yang didirikan masyarakat kemudian dihibahkan dan atau dilakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah Kota Padang. 


Selanjutnya juga dasar hukum yang dipakai, telah disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tidak bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. 


Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmen menyampaikan apa yang telah disampaikan dalam paripurna tentang penyampaian 4 Ranperda Inisiatif DPRD Kota Padang selanjutnya dapat dibahas dan diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (adv)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update