Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Kamis, 13 Januari 2022 20:00 WIB


Positif Aktif Sembuh Meninggal
89.881 13 87.714 2.154
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Sapi Bantuan Pemprov Sumbar Kurus Kering dan Lemah

Minggu, 02 Januari 2022 | 20:23 WIB Last Updated 2022-01-02T13:24:25Z

Inilah sapi bantuan pada program peningkatan kesejahteraan rakyat yang diterima kelompak tani di Solok.

Solok, Rakyatterkini.com - Program bantuan sapi dari Dinas  Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat, kondisinya sungguh memprihatinkan.


Kelompok penerima mengatakan, sapi yang diserahkan sebanyak 12 ekor itu jauh dari kata bantuan program peningkatan kesejahteraan. Sebab, sapi yang diserahkan pukul 01.00 dini hari 1 Januari 2021 itu, dalam kondisi sangat kurus kering dan lemah.


Seharusnya program APBD 2021 yang diturunkan melalui aspirasi dari anggota DPRD provinsi tersebut, dapat membantu peningkatan dan kesejahteraan bagi para kelompok ternak.


Demikian dikatakan Rip Efendi, ketua Kelompok Tani Cinangkiak Jaya, Jorong Tampunik, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak itu mengungkapkan ia sangat sedih melihat kondisi sapi bantuan yang diserahkan oleh pihak penyedia.


Ia mengaku heran kondisi sapi tersebut, bisa lolos dalam proses pengawasan.


"Kami dibangunkan sekitar pukul 01.00 WIB, 1 Januari 2021, untuk menerima bantuan sapi tersebut. Setelah itu kami lihat kondisi sapi-sapi tersebut sangat memprihatinkan. Dimana tulang sapi hanya berbalut kulit, kurus kering dan lemah, "terang Rip Efendi.


Ia bersama anggota kelompok sebanyak 12 orang ketakutan untuk menerima sapi-sapi tersebut, karena jika terjadi kematian, tentunya mereka akan dimintai pertanggungjawaban dari pihak dinas.


Dikatakan, jika ingin membantu masyarakat, seharusnya pihak dinas provinsi dan penyedia bantuan tidak seperti ini. Sebab, ini  merugikan masyarakat, menjadikan masyarakat sapi perahan untuk kepentingan pribadinya.


"Kami atas nama kelompok menolak menerima bantuan ini, dari pada kami nanti yang akan bersentuhan dengan persoalan hukum. Jangan korbankan kami sebagai penerima, "tegasnya. 


Plt Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Imran Shyahrial juga turut menyayangkan kondisi sapi bantuan yang diberikan kepada kelompok tersebut.


Menurutnya, jika ini tak berjalan baik, tentunya kelompok penerima yang menjadi korban, ia jelaskan persoalan bantuan ternak bagi kelompok tani cendrung bermasalah, namun yang selalu menanggung akibatnya adalah kelompok penerima.


Tidak hanya sampai di situ, dinas terkait di tingkat bawah selalu dijadikan kambing hitam dalam sisi pengawasan, di mana yang selalu diuntungkan adalah pihak penyedia barang.


"Dalam pengadaan kali ini terlihat, sangat kontras ada permainan mutu barang, di mana sapi-sapi yang didatangkan ini sudah dalam kondisi lemah dan kurus, "jelasnya


Mestinya kasihan dengan masyarakat penerima yang selalu dirugikan. Contohnya kelompok hari ini, sapi yang diserahkan dalam kondisi sangat memprihatinkan, kurus, lemah dan diambang kematian.


Meski telah melalui tahapan dan spesifikasi yang ditetapkan, namun kondisi yang diserahkan kepada masyarakat tersebut yang hanya akan menambah beban bagi penerima, tutur Imran.


Ia mengatakan kita sebagai lembaga pembina bagi kelompok masyarakat peternakan miris dengan trik dan intrik yang dilakukan soal penyediaan ternak.


"Tidak hanya pada pengadaan sapi, itik kambing selalu bermasalah jadi saya merasa peternak kita hanya dijadikan sapi perahan dan korban bagi mereka, "katanya.


Bupati Solok, Epyardi Asda, Minggu 2 Januari 2021 mengatakan dirinya kaget setelah adanya laporan dari masyarakat soal bantuan sapi tersebut. Ia menyesalkan masih ada oknum-oknum yang bermain dalam program bantuan bagi masyarakat. 


Menurutnya Epyardi, seharusnya bantuan bagi masyarakat tersebut memberikan manfaat bukan penderitaan. Terkait hal ini, bupati mengatakan dirinya telah memerintahkan dinas terkait untuk melakukan pengecekan ke lokasi.


"Jika ini memang tak layak dan di luar spesifikasi, saya mendesak aparat hukum dan DPRD provinsi untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan. Saya tidak mau masyarakat saya dan para kelompok penerima bantuan, dijadikan korban kepentingan sekelompok orang demi meraup keuntungan, "ujar Epyardi.


Ia menegaskan agar persoalan ini segera ditindaklanjuti oleh pihak hukum, "tegas bupati Solok


Selain itu dirinya juga turut geram dengan tindakan penyedia barang yang dianggap menzalimi banyak pihak, tak hanya pemerintah provinsi sebagai pemilik anggaran, tetapi juga para anggota DPRD yang telah mencetuskan program bantuan tersebut sebagai program aspirasi mereka kepada masyarakat pemilihnya. 


Epyardi menambahkan, ia meminta agar persoalan ini diusut oleh aparat hukum. Dan kepada anggota DPRD provinsi, yang telah melahirkan program ini juga bisa melakukan investigasi ke lapangan.


Mungkin hal ini telah terjadi di banyak tempat dan banyak kelompok penerima yang merasa dirugikan, namun hanya bisa pasrah, tetapi kalau di Kabupaten Solok.


"Saya sebagai kepala daerah menolak masyarakat saya hanya dijadikan sapi perahan oleh oknum-oknum seperti itu, "tambah Epyardi Asda. 


Dirinya mendesak Gubernur Sumatera Barat untuk melakukan pemeriksaan terhadap persoalan ini. Agar program bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. (hardean)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update