 |
| Gubernur Mahyeldi, pemateri FGD Kolaborasi Penyelamatan Danau . |
Padang, Rakyatterkini.com - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi bersama tiga bupati, Forkopimda serta Kementerian ATR/BPN, Kemen PUPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepakat berkomitmen untuk menjalankan fungsi dan perannya masing-masing guna menyelamatkan duo danau, yakni Danau Singkarak dan Danau Maninjau.
Ketegasan itu terungkap dalam Focus Groups Discussion (FGD) Kolaborasi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, di ZHM Premiere Hotel, Padang, Jumat (28/1/2022).
Sebagai pembicara dalam kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kemen ATR/BPN Budi Situmorang, Deputi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Yudhiawan Wibisono, dan Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Jarot Widyoko.
Sedangkan sebagai penanggap menghadirkan Bupati Solok Epyardi Asda, Bupati Tanah Datar Eka Putra, dan Bupati Agam Andri Warman.
Bupati Agam mengemukakan, bahwa sudah menjadi program prioritas Pemkab untuk menjadikan Danau Maninjau sebagai objek wisata unggulan. Dan, Pemkab bersama masyarakat siap menyelamatkan Danau Maninjau, namun butuh bantuan pusat karena terkendala biaya yang besar.
Bupati Tanah Datar juga menyatakan komitmennya. Bahkan menurut Eka, Ranperda RTRW sudah dalam proses. Selain itu, Eka mengaku kekurangan tenaga dalam upaya penertiban bangunan liar yang ada di sepanjang Danau Singkarak.
Hal senada juga disampaikan Bupati Solok Epyardi Asda. Ia mengajak para pembicara untuk bersama-sama melihat langsung kondisi Danau Singkarak saat ini, lantaran banyak berdiri bangunan liar di sepanjang danau. Dan menurutnya, pihaknya telah berupaya untuk menertibkan bangunan reklamasi dengan cara menyegelnya.
“Kami mohon kepada bapak untuk memberikan dukungan dan moril kepada kami semua, dengan komitmen Kabupaten Solok siap melaksanakan arahan dari bapak semua dan siap untuk melakukan bersama demi maju dan revitalisasi. Mudah- mudahan, dengan adanya bantuan dan arahan dari bapak temasuk dari gubernur bisa kita merevitalisasi Danau Singkarak,” ucap Epyardi.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi, menyampaikan beberapa solusi berupa program berkesinambungan yang bisa dilakukan untuk penyelamatan danau dengan optimalisasi peran nagari. Menurutnya, nagari bisa tampil sebagai fungsi kontrol paling dekat dengan danau.
“Solusi sempadan danau, bisa dimaksimalkan dengan fungsi kontrol nagari. Tingkatkan fungsi pengawasan nagari. Kita siap bersinergi dan kerjasama dalam rangka untuk pengendalian Danau Maninjau dan Danau Singkarak. Namun memang perlu dukungan dari pusat, tidak kuat kita sendiri,” kata Mahyeldi.
Tujuan diadakannya FGD, ini menurut Budi Situmorang adalah untuk menegaskan bahwa negara tidak absen dan pemerintah ingin menyelamatkan 15 danau prioritas nasional yang dua diantaranya berada di Sumbar. Hal ini bahkan menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo dengan terbitnya Perpres No. 60 Tahun 2021.
“Danau sebagai objek vital perlu kita selamatkan. Negara hadir dan secara tegas akan melakukan sanksi pidana sebagai kebijakan terakhir jika sudah kebablasan. Melalui FGD ini, diharapkan bisa mengetahui peran masing-masing. Danau prioritas ini ada nilai strategisnya. Ada nilai ekonomis, ekologis, dan sosial budaya. Beberapa danau kondisinya terancam terdegradasi karena pembangunan, pemukiman, dan lainnya. Danau ini juga aset yang harus dijaga untuk generasi selanjutnya,” kata Budi. (yas)
