 |
| Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, rapat kerja secara virtual dengan kepala daerah se-Indonesia. |
Padang, Rakyatterkini.com - Sistem penyelenggaraan pemerintahan, digitalisasi dan peningkatan integritas penyelenggara pemerintahan yang baik, menjadi solusi penting untuk menekan kasus tindak pidana korupsi.
Demikian arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam rapat kerja kerja secara virtual dengan kepala daerah se-Indonesia, yang diikuti Gubernur Sumbar, Mahyeldi bersama wakil ketua DPRD Sumbar, Suwirpen, di Kompleks Gubernuran Sumbar, Senin (24/2/2022) pagi.
Selain Mendagri, pembicara dalam rapat tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Firli Bahuri, serta Kepala LKPP RI, Abdullah Azwar Anas.
Mendampingi gubernur, Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Jasman Rizal, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda, Doni Rahmat Samulo, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Rosail Akhyari.
Mendagri menuturkan dalam rangka menekan atau pencegahan angka kasus tindak pidana korupsi (TPK) di Indonesia. Banyaknya pejabat publik terkena operasi tangkap tangan KPK, berdampak pada sistem pemerintahan dan kepercayaan publik pada pemerintah jadi menurun.
Tiga hal penyebab utama korupsi menurut Tito adalah sistem yang lemah atau buruk, integritas rendah serta budaya. "Karena itu perlu dilakukan perbaikan sistem, yang mengurangi kontak fisik, digitalisasi berbagai bidang," kata Tito.
Hal senada juga disampaikan ketua KPK, Komjen Pol. Firli Bahuri, menurutnya salah satu sebab korupsi karena buruk atau lemahnya sistem, perlu dilakukan perbaikan sistem, sebab banyak ruang yang bisa menjebak kepala daerah.
"Baru 3 minggu tahun 2022 berjalan, sudah 3 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Ini sangat mengkhawatirkan, banyak ruang yang bisa menjebak kepala daerah. Menurut saya ada lima wilayah yang rawan, yaitu pengadaan barang jasa, perizinan, jual beli jabatan, pengesahan APBD serta filantropi, "kata Firli.
Ditambahkan Firli, pihaknya akan terus berupaya melakukan mitigasi mencegah Tindak Pidana Korupsi. Khususnya bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan integritas.
Sementara Kepala LKPP, Abdullah Azwar Anas menyebut belanja online menjadi suatu keniscayaan dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi. Untuk mendukung hal itu, LKPP saat ini menurut Abdullah fokus memperkuat e-Catalog dan Toko Daring
"Pemerintah harus bergegas menyiapkan aturan yang bisa mengakomodir ini. Transaksi online tahun 2022 ini diprediksi mencapai Rp530 Triliun dengan 32 juta pelaku belanja online.
Gubernur Mahyeldi menyambut positif arahan dari pembicara. Menurutnya hal itu perlu ditindaklanjuti dalam rangka menunjukkan prestasi dan akomodasi produk-produk lokal yang bisa dipasarkan seperti yang disampaikan oleh LKPP.
Terkait indikasi korupsi, maka diharapkan seluruh OPD dan juga bagian barang dan jasa bisa meminimalisir potensi korupsi dengan melakukan tender-tender barang yang tidak bersentuhan dengan pihak ketiga/pihak yang lain. (mmc)
