 |
| Lisda Hendrajoni. |
Painan, Rakyatterkini.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan 31.624 aparatur sipil negara (ASN) terindikasi menerima bantuan sosial (bansos).
Risma, mendapatkan data ini setelah Kementerian Sosial melakukan verifikasi data penerima bansos.
“Jadi setelah kami serahkan data ke BKN ada indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN, ”kata Risma di konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (18/11).
Menanggapi hal tersebut anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyebutkan bahwa ini sebuah pelanggaran yang harus ditangani serius.
Lisda menilai, disaat masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan tidak kebagian Bansos, sejumlah ASN malah melakukan pelanggaran dengan menjadi penerima bansos.
Lisda menambahkan persoalan data selalu menjadi permasalahan jika berhubungan dengan Bantuan Sosial. Validasi data yang dilaksanakan merupakan sebuah upaya yang patut di apresiasi, sehingga ke depan Kemensos memiliki database dan klasifikasi dalam memberikan Bansos kepada masyarakat.
Belum lama ini Mensos mengungkapkan terdapat 21 juta data ganda penerima bansos. Data tersebut telah dibersihkan, tapi kini muncul persoalan baru lagi, yakni terdapat 31 ribu lebih ASN yang masuk dalam data penerima bansos.
“Partisipasi dan dukungan dari pemerintah daerah mutlak diperlukan dalam validasi data, karena merekalah yang paling tahu tentang siapa saja yang berhak untuk menerima bansos, ” pungkasnya. (baron)
