 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat diskusi investasi gambir. |
Padang, Rakyatterkini.com - Kementerian Investasi/BKPM lakukan pengkajian terhadap peta peluang investasi komoditi gambir Sumatera Barat yang akan disiapkan sebagai informasi bagi investor yang akan menanamkan modal terkait industri tersebut.
"Kami melihat peluang investasi gambir di Sumbar sangat besar, namun akhirnya kita akan melihat dari hasil kajian. Saat ini kami masih berproses dalam menyusun kajian ini," kata Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM, Kementerian Investasi, Heldy Satrya Putra di Padang, Selasa 26 Oktober 2021.
Ia mengatakan itu usai menghadiri Focus Group Discussion (Diskusi) Proyek Prioritas Strategis di Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Gambir Sumatera Barat.
Menurutnya kalau kajian tersebut sudah selesai, akan bisa dilihat sebesar apa peluangnya dan informasinitu yang akan disampaikan kepada calon investor untuk berinvestasi di sumbar khususnya di sektor gambir.
Ia menyebut FGD yang digelar adalah untuk membahas masalah-masalah yang ada. Dari kegiatan tersebut diharapkan ada solusi sehingga bisa terwujud peta peluang investasi berupa informasi sekaligus solusi pengembangan komoditas gambir di sumbar.
Dari hasil FGD didapatkan gambaran bahwa untuk meningkatkan nilai gambir ini, perlu dibangun industri pengolahan. Kementerian Investasi menurutnya juga akan menyiapkan studi bagaimana industri pengolahan gambir dapat di kembangkan di Sumbar.
Kemudian dibuatkan juga kajian tentang pasar. Seperti apa pasar yang harus dikembangkan untuk komoditas gambir di Sumbar.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Kementerian Investasi tersebut yang diharapkan bisa mewujudkan perbaikan perekonomian bagi petani gambir Sumbar.
Harga gambir Sumbar kerap jeblok sampai Rp19 ribu-Rp25 ribu per kilogram. Dengan harga itu petani sama sekali tidak mendapatkan untuk karena harga keekonomian sekitar Rp40 ribu.
Ia mengatakan harga gambir yang tidak stabil itu diantaranya karena monopoli pedagang dalam menetapkan harga, kualitas gambir yang kurang naik hingga SDM petani yang perlu dibenahi.
Pemerintah menurutnya harus melakukan intervensi untuk menyelesaikan persoalan itu. Salah satu wacana yang dikembangkan adalah membentuk BUMD khusus gambir yang membeli produl pada petani dengan harga keekonomian kemudian menjual kembali pada pedagang.
Namun kebijakan tersebut membutuhkan kajian lebih dalam karena itu dukungan dari Kementerian Investasi sangat besar artinya. (adpim)
