Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Selasa, 14 September 2021 20:00 WIB


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
88.400 2.552 83.778 2.070
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Amankan Aset Negara, PLN Tuntaskan 9.740 Sertifikasi Tanah di Berbagai Daerah

Jumat, 03 September 2021 | 06:00 WIB Last Updated 2021-09-03T01:03:04Z
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN, Sinthya Roesly. (foto ist)

Jakarta, Rakyatterkini.com - PT PLN (Persero) terus melanjutkan agenda sertifikasi aset tanah untuk pengembangan kelistrikan nasional yang keberlanjutan. 


Per 23 Agustus 2021, PLN telah berhasil melakukan sertifikasi terhadap 9.740 bidang tanah dari target tahun ini sebanyak 27.000 bidang tanah. 


Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN, Sinthya Roesly menyampaikan, sertifikasi terhadap aset tanah menjadi prioritas jajaran direksi PLN saat ini. Pencapaian ini bisa dicapai berkat kolaborasi PLN bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 


"Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN dan KPK atas supervisi yang selama ini diberikan kepada PLN. Tanpa bantuan dan pendampingan dari mereka, proses ini tentunya akan menghabiskan waktu yang lebih lama," kata Sinthya dalam acara FGD Pengamanan dan Penyelamatan Aset, Rabu 1 September 2021.


Sinthya menambahkan, masih terdapat kurang lebih 48.000 bidang tanah lain yang masih berproses untuk disertifikasi. Dia pun berharap aset-aset ini menjadi clean & clear sehingga dapat dilakukan pendayagunaan aset untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. 


Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN, Arie Yuriwin menambahkan, dari berbagai permasalahan di lapangan, sekitar 60 persen di antaranya merupakan sengketa dengan perorangan. Sementara dari sisi sebaran, 60 persen sengketa terjadi di wilayah Sumatera, Jawa, Madura dan Bali. 


Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, Prof Dr. Maria Sumardjono, mengamini jika dalam proses sertifikasi, petugas ATR/BPN pasti menanyakan kelengkapan persyaratan. Apabila persyaratan lengkap dan tidak ada masalah terhadap aset yang didaftarkan, tentunya ATR/BPN dapat segera memproses sertifikasinya.


"BPN bisa kerja cepat itu karena asetnya harus dipastikan clean and clear terlebih dahulu. Clean, ada masalah atau tidak yang menyertai aset tersebut. Clear, data fisiknya jelas. Jadi tidak bisa clean atau clear saja," tutur Maria.


Sertifikasi di Aceh dan Sumsel 

Dari Aceh, kolaborasi PLN dan BPN di bawah supervisi KPK RI berhasil melakukan sertifikasi terhadap 804 bidang tanah. Khusus untuk wilayah Serambi Mekkah, tahun ini ditargetkan sertifikasi 1.566 bidang tanah. 


Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PLN, M. Ikbal Nur menyebut bahwa pihaknya masih akan mengupayakan sertifikasi aset lainnya di Aceh. 


Ikbal mengatakan pengelolaan aset yang andal menjadi salah satu kunci kesuksesan perusahaan. Untuk itu, menurut Ikbal PLN tidak bisa sendiri. PLN mengapresiasi dukungan yang diberikan BPN untuk membantu PLN mengamankan aset negara ini. 


Ikbal menambahkan tak hanya di Aceh, PLN juga sudah mengamankan aset tanah di Sumatra Selatan. PLN memiliki kurang lebih 106 ribu persil bidang tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi. 


Dengan capaian 51,3% target sertifikasi di Aceh, diharapkan akan mendukung pengembangan kelistrikan yang andal di masa depan. 


Tak hanya di Aceh, PLN juga sudah mengamankan aset tanah di Sumatera Selatan. Khusus di Sumatera Selatan, tahun ini PLN menargetkan sertifikasi sebanyak 1.836 persil. Sementara itu, pada periode Januari - Agustus telah terbit 379 sertipikat. 


"Sehingga, masih ada 1.457 persil tanah yang harus diselesiakan proses sertifikasinya pada 2021. Saat ini, sedang dalam proses pemberkasan internal, verifikasi, pendaftaran awal, dan proses pengukuran," tambah Ikbal. (rel/gp)




×
Berita Terbaru Update