 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat membuka Festival Ekonomi Syariah Minangkabau. |
Padang, Rakyatterkini.com - Ekonomi syari’ah dan masyarakat Minangkabau yang memiliki falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.
"Lebih dari 95 persen masyarakat Sumbar adalah muslim karena itu potensi dan peluang untuk pengembangan ekonomi syariah menjadi sangat besar," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi saat membuka FESMina (Festival Ekonomi Syariah Minangkabau) sekaligus launching “Minangkabau Berwakaf” di Bank Indonesia wilayah Sumbar, Selasa 3 Agustus 2021.
Ia mengatakan dengan mayoritas masyarakat muslim, Sumbar memiliki potensi dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang sangat besar dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian masyarakat
Potensi lainnya Sumbar juga ditetapkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata berbasis syariah berdasarkan Rencana Induk Pariwisata Nasional tahun 2015 – 2025, dan saat ini Sumatera Barat sedang mengembangkan destinasi wisata halal.
Gubernur menyebut Sumbar memiliki potensi pengembangan wisata halal dan industri halal mulai dari fesyen muslim meliputi tenun, sulam, terawang, bordir, yang selama ini pasarnya adalah masayarakat muslim Malaysia, dan di bidang kuliner, seperti rendang serta di bidang perkebunan adalah berupa kelapa, kakao, kopi, teh, kayu manis dan pala.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, dengan visi Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan, misi pertama sampai misi ketujuh sangat berkaitan dengan ekonomi syariah.
Program unggulan prioritas, berkaitan dengan ekonomi syariah mulai dari kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industry. Penetapan pembangunan pariwisata halal pemerintah daerah punya target menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan wisata utama berbasis halal dengan keunggulan alam, budaya, dan kuliner.
Pelaksanaan digitalisasi ekosistem keuangan syariah, mendorong pelaksanaan konversi Bank Pembangunan Daerah yaitu Bank Nagari menjadi Bank Umum syariah. Serta mencanangkan Gerakan Minangkabau Berwakaf.
Dalam rangka mendukung ekonomi Syariah Pemprov Sumbar telah menerbitkan regulasi-regulasi yang terkait, baik itu dalam bentuk Perda, Pergub maupun Peraturan Bupati/Walikota. Hal itu ditujukan untuk menguatkan pelaksanaan ekonomi syariah.
Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah tentunya tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai instansi dan lembaga, serta koordinasi antara pusat dan daerah.
Pemerintah Provinsi, Bank lndonesia Sumbar, Kemenag, MES, IAEI, melakukan koordinasi dengan berbagai stackeholder dalam rangka mendorong percepatan program Ekonomi Syariah antara lain terkait public campaign di daerah, dan salah satunya kegiatan me!alui kegiatan Festival Ekonomi Syariah Minangkabau (FESMina) ini yang diinisiasi oleh kantor Perwakilan Bank lndonesia wilayah Sumbar.
Kegiatan FESMina ini juga akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemprov Sumbar yang bertema 'Festival Muharram dan Kemerdekaan' pada 10 hingga 17 Agustus 2021 sehingga secara keseluruhan, seluruh kegiatan kolaborasi ini dinamakan “Bulan Ekonomi Syariah Sumatera Barat”.
Kepala Kantor Koordinator BI wilayah Sumatera, Suko Wardoyo mengatakan ekonomi dan keuangan syariah telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru Global yang didorong oleh beberapa faktor diantaranya pertumbuhan penduduk muslim yang tinggi, pertumbuhan ekonomi syariah, dukungan negara-negara islam dan penerapan nilai-nilai etika Islam yang mendasari bisnis.
Hal itu juga didukung oleh pemerintah yang mencanangkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai program nasional dan keterlibatan Badan Khusus untuk koordinasi lintas sektoral.
Sementara itu Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua VI Pengurus Pusat MES, Pahala Nugraha Mansury menilai Indonesia khususnya Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat tinggi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Ia menyebut potensi wakaf dan pemanfaatannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial dalam mengantisipasi kemiskinan dan ketimpangan sosial
Namun skor indeks literasi wakaf di Indonesia masih rendah yaitu di angka 50,48. "Ini sangat disayangkan karena Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia," katanya. (adpim)
