Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Minggu, 17 Oktober 2021 20:00 WIB


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
89.631 430 87.061 2.140
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Ubah Image RS Kotor, Wabup Minta Layanan RSUD Dibenahi

Rabu, 14 April 2021 | 19:05 WIB Last Updated 2021-04-14T12:05:59Z
Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto.

Simpang Empat, Rakyatterkini.com - Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto meminta manajemen RSUD membenahi manajemen rumah sakit agar bisa memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat.


"Selama ini RSUD Jambak diakui belum mampu memenuhi pelayanan kesehatan  masyarakat dengan baik. Untuk itu ke depan saya minta Plt Direktur yang baru membuat gebrakan dalam 100 hari ada pembenahan agar pasien nyaman berobat, maupun menginap," kata Wabup Risnawanto menjawab Rakyatterkini.com, Selasa 13 April 2021 di ruang kerjanya.


"Selama ini RSUD kita identik dengan kotor, ke depan kita tak ingin lagi image itu terjadi. Harus ada gebrakan dan ide-ide inovatif saya akan mengawasi hal itu," kata Risnawanto.


Menurut dia, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, ke depan, agar tidak ada lagi penumpukkan dokter, disiplin karyawan dilaksanakan, kebersihan ruangan dan WC dijaga, dan pelayanan di Apotik jangan sampai pasien lama menunggu.


"Pembenahan layanan RSUD ini wajib kita lakukan, karena kesehatan dan pendidikan adalah skala prioritas visi dan misi kepala daerah untuk kita laksanakan," imbuh Risnawanto.


Untuk menuju pelayanan yang profesional, kata Risnawanto juga akan dibuat layanan pengaduan di RSUD dan OPD lainnya di Pemkab Pasaman Barat. Sehingga tau apa yang dikeluhkan masyarakat tentang layananan pemerintahan.


"Sekali sebulan layanan pengaduan itu akan dievaluasi dalam rapat Monev dengan bupati dan wakil bupati," kata dia.


Plt Direktur RSUD Jambak, dr Yuswardi yang sudah beberapa kali menjabat sebagai Plt Direktur, Risnawanto menyebut kalau soal Plt tidak ada persoalan.


Karena bupati dan wakil bupati belum bisa mengangkat pejabat definitif sebelum enam bulan menjabat bupati.


"Makanya kita baru bisa mengangkat Plt itu kan umurnya hanya paling lama enam bulan, setelah itu baru kita Pansel untuk Direktur definitif," kata dia.


Ditanya soal pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin, Risnawanto akan mewujudkan hal tersebut. Namun formulasinya sedang didiskusikan mana yang pas.


Selama ini program itu telah jalan melalui BPJS, KIS, BPJS Mandiri, terhadap 435.000 keluarga  miskin, tetapi diakui belum maksimal. BPJS masih menunggak sekitar Rp106 Miliar. 


"Artinya pihak BPJS masih rugi dengan program itu, makanya ke depan kita carikan formula yang terbaiknya. Namun yang jelas kita prioritaskan keluarga miskin untuk layanan berobat gratis," kata Risnawanto. (junir sikumbang)




×
Berita Terbaru Update