Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Rabu, 9 Juni 2021 20:00 WIB


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
46.385 642 41.832 1.048
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Gubernur Sumbar: Pariwisata Ampuh Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Senin, 22 Maret 2021 | 18:17 WIB Last Updated 2021-03-22T11:17:19Z
Gubernur Sumbar, Mahyeldi dan Wagub Audy Joinaldy pada acara FGD.


Padang, Rakyatterkini.com - Perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun 2020 sampai sekarang menunjukkan penurunan. Ini disebabkan perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia adanya pandemi Covid-19.


Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah pada acara Focus Group Discussion Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan di Hotel Mercure Padang, Senin 22 Maret 2021 mengungkapkan, dampak nyata pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata sangat nyata dengan menurunnya perekonomian Sumbar.


Semasa pimpinan Mahyeldi sebagai Walikota Padang tahun 2019 pada sektor pariwisata Padang kunjungan wisata meningkat lebih 600 persen.


Menurutnya pariwisata merupakan cara yang paling cepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. GuberIni terbukti pada daerah-daerah pariwisata mengalami perubahan yang signifikan sekali. Bahkan ada masyarakat memiliki pendapatan satu juta per hari.


Ini dibuktikan dengan adanya infrastruktur jalan yang mendukung, seperti jalan yang ada di Pantai Air Manis Padang dan daerah pariwisata lainnya, maka masyarakat bisa menikmati tanpa adanya gejolak.


Selanjutnya untuk daerah pariwisata yang bertaraf internasional, pemprov Sumbar mendorong kabupaten/kota untuk menghadirkan objek-objek wisata yang diunggulkan sebagai peningkatan ekonomi dengan mengerakkan UMKM di daerahnya.


"Kami mengajak untuk bupati/walikota untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk meningkatkan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat," pintanya.


Apalagi saat ini ancaman dampak Covid-19 pada pariwisata ini memprihatinkan. Hotel dan akomodasi ditutup sementara, mall retail menurun omsetnya, destinansi ditutup sementara, cafe dan tempat makan ditutup sementara, MICE ditunda. Apalagi ancaman PHK di industri pariwisata.


"Kita tidak ingin lama-lama terpuruk dan berharap sektor pariwisata. Untuk itu mari kita kembali bangkit dan angkat pariwisata Sumbar," ajaknya.


Mahyeldi berharap dengan kehadirannya Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Sumbar ini, agar mendapat perhatian khusus dalam bidang pariwisata, sehingga bisa lebih baik lagi ke depannya.


Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni mengatakan, dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 sangat luar biasa, bukan saja pada masyarakat jutaan manusia di belahan dunia tetapi juga keterpurukan ekonomi dan kemiskinan secara global.  


Hingga saat ini terdata sekitar 2,6 juta penduduk dunia meninggal karena terpapar Covid-19.


Sedangkan data untuk Indonesia mencapai dunia diprediksi akan mencapai minus 7,6 persen dengan tingkat penggangguran per-Agustus 2020 mencapai 7,42 persen.  


Covid-19 juga menyebabkan kenaikan kemiskinan global (kemiskinan global) pertama dalam beberapa dekade terakhir. PBB menyebutkan hingga akhir 2020, lebih dari 71 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim (kemiskinan ekstrim).


Sementara untuk di Indonesia, diperkirakan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia hanya berkisar empat juta orang.  


Padahal selama beberapa tahun sebelumnya hingga tahun 2019, Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian domestik. Pariwisata merupakan komitmen yang paling berkelanjutan dan jelajah ke level bawah masyarakat.  


Sektor pariwisata memiliki dan cukup besar dalam negara devisa pendapatan, termasuk dalam kategori kesempatan kerja.  Menurut data Kemenparekraf, penyerapan tenaga kerja di sekfor pariwisata pada tahun 2019 mencapai 13 juta orang.  Jumlah ini meningat 3,17 persen di banding tahun sebelumnya. Penyerapan tenaga kerja tersebut menyumbang 10,28 persen untuk jumlah pekerja nasional.  


Sylviana juga berharap dalam pertemuan ini bisa mendapatkan banyak data dan informasi yang berkaitan dengan implementasi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundangan - undangan di tingkat daerah dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan.


Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, rombongan Komite III DPD RI, Muslim M Yatim perwakilan dari Sumbar, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar dan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, APPI, PHRI, GIPI provinsi Sumbar. (hms-sumbar)




×
Berita Terbaru Update