Juru bicara Fraksi Demokrat, Azwar Siry menuturkan Banggar juga harus melakukan kajian analisis dengan tenaga ahli DPRD, sehingga dapat tercapai segala keinginan masyarakat sesuai visi misi Kota Padang.
Menurutnya serapan belanja kegiatan masih rendah sehingga belum terlaksana secara maksimal pembangunan fisik di Kota Padang. Sebelum disahkan RAPBD tersebut, Fraksi Partai Demokrat WO meninggalkan ruang sidang utama.
Rapat paripurna diskors selama 1,5 jam dan dimulai lagi pukul 14.00 Wib. Ketika Fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruang sidang, rapat diskors lagi selama 2x5 menit oleh Ketua DPRD.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemko Padang untuk tahun 2021 diprediksi turun sekitar 5,11 persen. Hal ini disampaikan Plt Wali Kota Padang, Hendri Septa, usai pembacaan nota Rancangan APBD tahun 2021 di hadapan anggota DPRD Padang.
Dibanding tahun 2020, APBD Kota Padang untuk tahun depan mengalami penurunan sebesar Rp 130,55 M, sehingga rencana pendapatan daerah pada APBD tahun 2021 ditaksir sejumlah Rp 2,55 T.
Kendati demikian, penurunan APBD tersebut bukan masalah, karena Hendri yakin perekonomian Kota Padang di tahun mendatang akan kembali membaik.
“Penurunan APBD itu tidak menjadi masalah, sebab pada tahun 2021 nanti, Pemko Padang akan berupaya bangkit ekonomi kembali,” sebut Hendri.
Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 yang direncanakan sebesar Rp870,40 miliar. Adapun PAD yang dimaksud bersumber dari pajak daerah sebesar Rp649,99 miliar, retribusi daerah Rp85,40 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp20 miliar, serta sumber lain PAD yang sah sebanyak Rp115 Miliar.
Selain itu, Hendri menyebutkan APBD tahun 2021 akan mengalami defisit sebesar Rp26,94 M. “Defisit ditutupi dengan pembiayaan daerah Rp26,94 miliar, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa pada APBD tahun 2021 sebesar 0 persen,” terangnya. (gp)
