Padang, Rakyatterkini.com - Anggota DPRD Padang, Boby Rustam menilai ada kejanggalan terhadap penyampaian laporan dari UPTD di dinas kemitraan Komisi II DPRD Padang.
Kejanggalan yang disampaikan Boby Rustam ini berdasarkan hasil kunjungannya bersama Komisi II pada 2 dinas, yakni pada UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pasia Jambak dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Aia Pacah beberapa waktu lalu.
Boby Rustam menyampaikan, terkait pabrik pembuatan es balok di UPTD TPI, Dinas Kelautan dan Perikanan, ternyata pihak UPTD TPI tidak mampu memenuhi permintaan, hanya separuh dari hasil produksi.
"Sementara biaya produksi dari yang diakibatkan mencapai Rp100 juta perbulannya dan ini hanya untuk bayar tagihan listrik saja. Namun demikian apa yang disampaikan oleh pihak UPTD TPI tidak mentah- mentah begitu saja diterima," katanya, Selasa (1/12/2020).
Secara tegas dia mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait untuk membuktikan semua laporan tersebut. Apa benar tagihan listrik PLN mencapai Rp100 juta perbulan dari UPTD TPI.
Menurut Boby, sifatnya yang dilaksanakan UPTD TPI ini kan produksi dan produksi pada prinsipnya harus mendapatkan keuntungan. Namun kondisi yang terjadi malah di subsidi terus.
Kemudian untuk Rumah Potong Hewan (RPH) Aia Pacah lanjut Boby Rustam, hanya 15 ekor sapi sehari dengan upah potong Rp75 ribu per ekor, jadi kisaran Rp1 jutaan didapat sehari.
Berdasarkan data yang kita peroleh, apakah singkron apa yang terlaksana dalam kinerja pihak RPH. Dari mana para pedagang daging sapi ini mendapatkan daging sapi potongnya. Tentu ada indikasi dari tempat pemotongan hewan lain diluar RPH Aia Pacah dalam artian tempat pemotongan ilegal yang tak mempunyai sertifikasi halalnya. (gp)
